Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Negara: TNI Naik Tahta, DPR & Parpol Wajib Berbenah

RAHMADNEWS.COM | JAKARTA — Lembaga survei Indikator Politik Indonesia kembali merilis temuan terbarunya mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sejumlah lembaga negara. Berdasarkan survei yang dilakukan pada 17–20 Mei 2025, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menempati posisi tertinggi dalam daftar kepercayaan publik, disusul oleh Presiden dan Kejaksaan Agung. Sebaliknya, partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berada di posisi terbawah.

Pendiri sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, memaparkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap TNI sangat dominan. “Sebanyak 23,9% responden menyatakan sangat percaya terhadap TNI dan 61,8% menyatakan cukup percaya. Ini menjadikan TNI sebagai lembaga negara yang paling dipercaya publik,” ujar Burhanuddin dalam pemaparan daring, Selasa (27/5).

Founder dan Peneliti Utama, Burhanuddin Muhtadi

Sementara itu, Presiden menduduki peringkat kedua dalam survei tersebut. Sebanyak 17,3% responden menyatakan sangat percaya kepada Presiden, dan 65,4% mengaku cukup percaya. Di posisi ketiga, Kejaksaan Agung mencatat tingkat kepercayaan sebesar 13,1% (sangat percaya) dan 62,9% (cukup percaya).

Sebaliknya, partai politik, DPR, Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lembaga yang memperoleh tingkat kepercayaan paling rendah dari publik. Partai politik menempati posisi terbawah dengan hanya 7,4% responden yang menyatakan sangat percaya, sementara 58,2% menyatakan cukup percaya.

DPR menyusul dengan 7,7% yang sangat percaya dan 63,3% cukup percaya. Polri mencatat angka 13,3% sangat percaya dan 58,9% cukup percaya. KPK berada sedikit di atas partai politik dengan 12,7% sangat percaya dan 59,9% cukup percaya.

Gedung DPR/MPR di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta

Burhanuddin menegaskan bahwa survei ini mengukur public trust atau kepercayaan publik terhadap institusi, bukan terhadap kinerja individu. “Ini bukan approval rating, tetapi public trust. Dalam literatur demokrasi, kepercayaan publik terhadap lembaga negara merupakan elemen krusial. Ketika masyarakat tidak mempercayai lembaga negara, maka penyelenggaraan kebijakan menjadi sangat sulit,” jelasnya.

Menurutnya, rendahnya tingkat kepercayaan terhadap DPR dan partai politik merupakan peringatan serius. “Bahkan ketika kebijakan yang diambil benar, publik tetap akan mencurigai karena trust-nya rendah. Ini tantangan berat bagi lembaga demokrasi seperti DPR dan partai politik,” tegas Burhanuddin.

Melihat hasil survei tersebut, Burhanuddin mendorong lembaga-lembaga yang berada di posisi terbawah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan pembenahan internal. Ia menekankan pentingnya transformasi institusi agar mampu mengeksekusi kebijakan publik dengan lebih efektif dan mendapatkan kembali kepercayaan rakyat.

“Ini bukan hanya soal komunikasi publik, tetapi juga substansi kinerja lembaga itu sendiri. Kalau tidak ada perubahan nyata, publik akan terus skeptis,” ujarnya.

Survei ini melibatkan 1.286 responden yang merupakan warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, serta memiliki akses telepon atau HP. Diperkirakan sekitar 83% dari populasi nasional termasuk dalam kategori ini.

Metode pengambilan sampel menggunakan teknik double sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak dari kumpulan data hasil survei tatap muka sebelumnya. Survei dilakukan melalui wawancara via telepon oleh pewawancara terlatih, dengan margin of error sekitar ±2,8% pada tingkat kepercayaan 90%.**

Editor  :  Ricky Sambari

(Redaksi/RH)