Pertamina Naikkan Harga Pertamax dan Pertamax Green Mulai 10 Juni 2026, BBM Subsidi Tetap Tidak Berubah

RAHMADNEWS.COM | JAKARTA – Pemerintah bersama PT Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green yang berlaku mulai 10 Juni 2026. Kebijakan tersebut diambil setelah melalui koordinasi dengan pemerintah sebagai regulator serta mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian.

Penyesuaian harga ini menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk menjaga keberlanjutan penyediaan energi nasional, sekaligus memastikan distribusi BBM berkualitas kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal di seluruh wilayah Indonesia.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan bahwa perubahan harga BBM non subsidi dilakukan berdasarkan mekanisme evaluasi berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi nasional yang mengedepankan keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, serta kepastian pasokan energi bagi masyarakat.

“Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal,” ujar Roberth dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).

Kenaikan harga yang cukup signifikan terjadi pada dua produk bensin unggulan Pertamina, yakni Pertamax dan Pertamax Green. Pertamax dengan Research Octane Number (RON) 92 mengalami kenaikan dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green 95 dengan RON 95 naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter.

Meski demikian, sejumlah produk BBM non subsidi lainnya tidak mengalami perubahan harga. Pertamax Turbo dengan RON 98 tetap dipasarkan pada harga Rp20.750 per liter. Begitu pula untuk produk diesel berkualitas tinggi, yakni Dexlite dengan Cetane Number (CN) 51 yang tetap dibanderol Rp23.000 per liter, serta Pertamina Dex dengan CN 53 yang tetap berada pada harga Rp24.800 per liter.

Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya menjaga ketersediaan stok dan kualitas BBM di seluruh jaringan SPBU. Selain memastikan pasokan aman, perusahaan juga berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di tengah dinamika pasar energi global yang masih berfluktuasi.

Masyarakat diimbau untuk memperoleh informasi resmi terkait harga BBM melalui kanal komunikasi resmi Pertamina, Pertamina Patra Niaga, maupun aplikasi MyPertamina guna menghindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, pemerintah dan Pertamina memastikan bahwa harga BBM bersubsidi tetap tidak mengalami perubahan. Kebijakan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Untuk BBM jenis gasoline bersubsidi, Pertalite tetap dijual dengan harga Rp10.000 per liter. Sedangkan Biosolar yang merupakan BBM jenis gasoil bersubsidi tetap dipasarkan dengan harga Rp6.800 per liter. Dengan demikian, masyarakat pengguna BBM subsidi masih dapat menikmati harga yang sama seperti sebelumnya.

Kepastian tidak berubahnya harga Pertalite dan Biosolar dinilai menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas sektor transportasi, logistik, dan aktivitas ekonomi masyarakat yang masih sangat bergantung pada kedua jenis BBM tersebut.

Daftar Harga BBM Pertamina per 10 Juni 2026

BBM Non Subsidi (Pertamax Series)

Pertamax (RON 92): Rp16.250/liter

Pertamax Green 95 (RON 95): Rp17.000/liter

Pertamax Turbo (RON 98): Rp20.750/liter

BBM Non Subsidi (Dex Series)

Dexlite (CN 51): Rp23.000/liter

Pertamina Dex (CN 53): Rp24.800/liter

BBM Subsidi

Pertalite: Rp10.000/liter

Biosolar: Rp6.800/liter

Kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green ini diperkirakan akan menjadi perhatian masyarakat dan pelaku usaha karena berdampak langsung terhadap biaya operasional kendaraan yang menggunakan BBM non subsidi. Namun pemerintah dan Pertamina menegaskan bahwa kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan mekanisme yang berlaku dengan tetap memperhatikan keberlanjutan pasokan energi nasional.**