PLN Siap Laksanakan RUPTL 2025–2034, Dorong Investasi Rp2.967 Triliun dan Ciptakan 1,7 Juta Lapangan Kerja

RAHMADNEWS.COM | JAKARTA — PT PLN (Persero) menyatakan kesiapan penuh dalam melaksanakan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang baru saja diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di Jakarta pada Senin (26/5). RUPTL terbaru ini digadang-gadang sebagai tulang punggung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, memperkuat ketahanan energi, serta mendukung transisi menuju energi bersih.

Dalam pernyataannya, Menteri Bahlil menegaskan bahwa RUPTL ini merupakan salah satu instrumen vital dalam mewujudkan visi besar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam bidang kedaulatan energi nasional yang berbasis pada potensi sumber daya dalam negeri.

“Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran memiliki komitmen kuat terhadap kedaulatan energi dan transisi energi. RUPTL ini akan menjadi pedoman utama dalam menjamin ketersediaan listrik nasional secara berkelanjutan dan merata,” ujar Bahlil dalam konferensi persnya.

RUPTL 2025–2034 dirancang tidak hanya sebagai rencana teknokratis kelistrikan, tetapi juga sebagai pendorong utama ekonomi nasional melalui tiga strategi utama: peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi mikro. Pemerintah memproyeksikan bahwa pelaksanaan RUPTL ini akan mendatangkan total investasi senilai Rp2.967,4 triliun, yang terbagi ke dalam beberapa sektor strategis:

Sektor pembangkitan: Rp2.133,7 triliun

Sektor penyaluran/transmisi: Rp565,3 triliun

Sektor distribusi dan Listrik Desa (Lisdes): Rp268,4 triliun

Dengan besarnya nilai investasi tersebut, RUPTL diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi dalam satu dekade ke depan.

Tak hanya berkontribusi pada angka makroekonomi, RUPTL 2025–2034 juga ditargetkan menciptakan 1,7 juta lapangan kerja baru, yang terdiri dari 836 ribu tenaga kerja di sektor pembangkitan, dan 881 ribu tenaga kerja di sektor transmisi serta gardu induk.

“Kami memproyeksikan bahwa sekitar 91% dari lapangan kerja tersebut adalah kategori green jobs, pekerjaan ramah lingkungan yang menjadi masa depan sektor ketenagalistrikan nasional,” jelas Bahlil.

Komitmen pemerintah untuk memperkuat akses listrik di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) juga menjadi fokus utama dalam RUPTL kali ini. Melalui program Listrik Desa (Lisdes), pemerintah menargetkan penyambungan listrik untuk 780 ribu rumah tangga di daerah 3T. Langkah ini diyakini akan memperkuat ekonomi lokal dan mendukung tumbuhnya usaha mikro di wilayah-wilayah yang sebelumnya minim akses listrik.

“Dengan listrik masuk desa, UMKM akan tumbuh, akses pendidikan membaik, dan kualitas hidup masyarakat meningkat. Ini bukan hanya pembangunan infrastruktur, ini pembangunan peradaban,” lanjut Bahlil.

Menanggapi peluncuran RUPTL terbaru ini, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa pihaknya siap untuk menjalankan seluruh amanat pemerintah dalam RUPTL 2025–2034. Menurutnya, PLN tidak hanya menjalankan mandat teknis kelistrikan, namun juga turut berperan dalam pencapaian komitmen internasional Indonesia terhadap pengurangan emisi karbon.

“Melalui RUPTL ini, PLN ingin berkontribusi nyata pada transisi energi, penciptaan lapangan kerja hijau, pengentasan kemiskinan, serta pemenuhan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement menuju target Net Zero Emissions,” ungkap Darmawan.

PLN juga menegaskan bahwa pelaksanaan proyek-proyek kelistrikan ke depan akan memprioritaskan sumber energi baru dan terbarukan (EBT), sejalan dengan arah kebijakan energi nasional yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Pemerintah optimistis bahwa implementasi RUPTL 2025–2034 akan memperkuat ketahanan energi nasional, mendorong transformasi ekonomi, serta menciptakan struktur ekonomi yang lebih inklusif. Dengan sinergi antara pemerintah, PLN, dan sektor swasta, RUPTL bukan hanya menjadi rencana, tetapi juga aksi nyata menuju Indonesia yang berdaulat secara energi, adil dalam pemerataan, dan kuat secara ekonomi.**

Editor  :  Ricky Sambari

(Redaksi/RH)