Sri Mulyani Tegas: Efisiensi Anggaran Lanjut hingga 2026, Sejalan Asta Cita Prabowo

RAHMADNEWS. COM | JAKARTA – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran hingga tahun 2026. Hal ini selaras dengan arahan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menempatkan efisiensi fiskal sebagai bagian integral dari strategi pembangunan nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Menkeu usai menghadiri Rapat Paripurna DPR dalam rangka penyerahan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2026 pada Selasa, 20 Mei 2025.

"Pasti dilakukan (efisiensi anggaran), itu tadi. Jadi kalau mau disampaikan, jawaban saya tegas: iya dilakukan," tegas Sri Mulyani kepada wartawan, menanggapi pertanyaan seputar tindak lanjut arahan Presiden Prabowo.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi yang akan diimplementasikan oleh pemerintah tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan turunan langsung dari delapan program prioritas nasional yang dirumuskan dalam visi besar Asta Cita Presiden Prabowo. Program tersebut meliputi sektor strategis seperti pendidikan, ketahanan pangan, pertahanan nasional, kesehatan, hingga pembangunan desa dan reformasi birokrasi.

Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, akan mengarahkan berbagai inisiatif penghematan dan optimalisasi anggaran kepada seluruh kementerian dan lembaga (K/L) agar tetap sejalan dengan target pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.

“Langkah-langkah efisiensi ini akan dirancang dengan menyesuaikan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita. Semua akan dilakukan di bawah arahan langsung Presiden," tambah Sri Mulyani.

Sebagai bagian dari proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, pemerintah akan mengevaluasi efektivitas kebijakan efisiensi yang telah diterapkan selama tahun berjalan. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar utama dalam menetapkan pagu indikatif kementerian dan lembaga tahun depan.

"Kita masih akan terus memonitor berbagai langkah-langkah efisiensi dan dari hasil tersebut tentu nanti penyusunan APBN 2026 dengan menggunakan seluruh evaluasi tahun ini yang sudah dilakukan," ujarnya.

Proses evaluasi kinerja anggaran kementerian dan lembaga saat ini sedang berlangsung dan diperkirakan akan rampung dalam dua bulan ke depan. Evaluasi tersebut tidak hanya menilai efisiensi belanja, tetapi juga mempertimbangkan hasil dan dampak program terhadap masyarakat.

“Evaluasi ini akan menjadi landasan krusial dalam menentukan alokasi anggaran per K/L. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” pungkasnya.

Dengan pendekatan efisiensi yang terarah dan berbasis hasil evaluatif, pemerintah berharap APBN 2026 akan menjadi instrumen fiskal yang lebih responsif, efektif, dan berkeadilan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.**

Editor  :  Ricky Sambari

(Redaksi/RH)