Program Sekolah Rakyat Resmi Dimulai: Pemerintah Targetkan Pendidikan Gratis Berkualitas bagi Keluarga Miskin

RAHMADNEWS.COM | JAKARTA — Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan program Sekolah Rakyat pada hari pertama tahun ajaran baru 2025–2026, tepatnya Senin, 14 Juli 2025. Program ini merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang digagas sebagai bagian dari komitmen negara untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.

Dilansir dari laman resmi sekolahrakyat.kemensos.go.id, Sekolah Rakyat didesain sebagai model pendidikan boarding school (berasrama) yang memberikan akses pendidikan 100 persen gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sesuai dengan data yang tercantum dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pada tahap awal pelaksanaannya, pemerintah menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut:

100 sekolah akan dibangun menggunakan dana APBN dengan dukungan penuh dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU).

100 sekolah lainnya akan didirikan melalui kerja sama dengan sektor swasta, serta kolaborasi lintas kementerian seperti Kementerian Sekretariat Negara (Mensesneg) dan Kementerian BUMN.

Menteri Sosial menyebut bahwa pendekatan kolaboratif ini merupakan upaya mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan inklusif yang berkualitas, terutama bagi daerah tertinggal dan kelompok marjinal.

Salah satu keunggulan Sekolah Rakyat adalah pendekatan fleksibel dan personal (individualized learning). Dengan sistem multi-entry dan multi-exit, siswa dapat masuk sekolah kapan saja tanpa harus menunggu awal tahun ajaran, dan dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan capaian kompetensinya sendiri.

Meskipun memiliki sistem belajar yang adaptif, Sekolah Rakyat tetap mengikuti Kurikulum Nasional, sehingga lulusan akan mendapatkan ijazah yang setara dengan sekolah-sekolah formal lainnya.

"Fleksibilitas ini sangat penting bagi anak-anak dari keluarga miskin yang selama ini terkendala akses, waktu, dan kondisi sosial ekonomi untuk menempuh pendidikan secara reguler," ujar Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial dalam konferensi pers.

Untuk tahap awal, sebanyak 100 Sekolah Rakyat direncanakan beroperasi pada tahun 2025. Dari jumlah itu, 63 sekolah telah memulai kegiatan matrikulasi hari ini, sementara 37 lainnya akan menyusul akhir bulan ini. Total kapasitas peserta didik yang disediakan dalam tahap pertama ini mencapai 9.755 siswa.

Distribusi sekolah meliputi:

1. Pulau Jawa: 48 lokasi

2. Sumatera: 22 lokasi

3. Sulawesi: 15 lokasi

4. Bali-Nusa Tenggara: 4 lokasi

5. Kalimantan: 4 lokasi

6. Maluku: 4 lokasi

7. Papua: 3 lokasi

Pemerintah menargetkan agar dalam lima tahun ke depan, program ini dapat berkembang menjadi lebih dari 500 sekolah di seluruh penjuru tanah air.

Program Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi solusi pendidikan berkualitas yang inklusif, sekaligus menciptakan ruang baru bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk meraih masa depan yang lebih cerah.

Presiden Prabowo dalam pidato resminya menyampaikan, "Pendidikan adalah kunci kemerdekaan sejati. Melalui Sekolah Rakyat, kita ingin memberikan jembatan harapan bagi setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali."

Namun, sejumlah tantangan juga diprediksi akan muncul, mulai dari kesiapan tenaga pengajar, distribusi infrastruktur pendukung, hingga integrasi program dengan sistem pendidikan nasional. Pemerintah telah menyusun tim pengawasan lintas kementerian untuk memastikan program berjalan sesuai harapan dan tepat sasaran.

Dengan semangat gotong-royong dan kolaborasi nasional, Sekolah Rakyat menjadi wujud nyata langkah maju Indonesia dalam membangun generasi unggul tanpa diskriminasi ekonomi.**

Editor  :  Ricky Sambari

(Redaksi/RH)