Dukung Pembenahan, Tolak Generalisasi: Azhari Marpaung Soroti Isu Lapas–Rutan di Sumut

RAHMADNEWS.COM | MEDAN – Pemerhati kebijakan dan pelayanan pemerintahan, Muhammad Azhari Marpaung, SH, yang juga Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara periode 2019/2020, angkat suara menanggapi berbagai isu yang menyudutkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara atas sejumlah peristiwa tindak kejahatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan (Rutan) di wilayah Sumatera Utara.

Isu yang beredar di ruang publik antara lain dugaan pembiaran penggunaan telepon genggam (HP) oleh warga binaan serta dugaan peredaran narkoba di sejumlah Lapas dan Rutan. Menurut Azhari, persoalan tersebut memang harus menjadi perhatian serius dan evaluasi menyeluruh bagi jajaran pemasyarakatan di Sumatera Utara. Namun, ia mengingatkan agar kritik yang muncul tidak bersifat menjatuhkan dan menggeneralisasi seolah-olah seluruh Lapas dan Rutan melakukan pelanggaran serupa.

“Hal ini tentu harus menjadi perhatian khusus oleh Kakanwil Ditjenpas Sumut. Tetapi kritik yang menjatuhkan dan menggeneralisasi semua Lapas maupun Rutan melakukan tindak kejahatan bukanlah solusi untuk pembenahan ke depan. Kita harus memberikan waktu dan dukungan penuh kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sumut untuk membenahi sistem seluruh Lapas dan Rutan agar menjadi lebih baik dan lebih humanis,” ujar Azhari.

Ia menilai, proses pembenahan tata kelola pemasyarakatan tidak dapat dilakukan secara instan. Dibutuhkan waktu, konsistensi kebijakan, serta dukungan publik agar reformasi sistem dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Azhari juga menyinggung dinamika peralihan kementerian dan kepemimpinan nasional yang menurutnya menjadi faktor penting dalam melihat proses pembenahan yang sedang berjalan. Ia menyebut, di bawah kepemimpinan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, kementerian dinilai menunjukkan sikap adaptif, transparan, dan responsif dalam menerjemahkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Perlu kita apresiasi, di bawah kepemimpinan Pak Menteri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi salah satu kementerian yang adaptif dalam menerjemahkan program prioritas Presiden, termasuk program ketahanan pangan yang juga diinisiasi di lingkungan pemasyarakatan,” jelasnya.

Menurut Azhari, pembenahan di tubuh pemasyarakatan bukan hanya persoalan teknis pengawasan di Lapas dan Rutan, tetapi juga menyangkut upaya panjang dalam memutus mata rantai praktik-praktik lama yang dinilai telah mengakar. Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang dapat memperkeruh suasana dan justru menghambat proses reformasi.

“Kita harus mendukung penuh Menteri Imipas dan Kakanwil Ditjenpas Sumut untuk menciptakan suasana Lapas dan Rutan yang lebih baik. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh oknum-oknum yang merasa terganggu dengan transformasi besar-besaran yang sedang dilakukan,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Azhari menekankan pentingnya kritik yang konstruktif, berbasis data, serta mengedepankan solusi. Menurutnya, penguatan sistem pemasyarakatan yang humanis, bersih, dan akuntabel merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.**