Dari Konvensional ke Digital: FKP Dorong Standar Layanan Baru BBPOM Pekanbaru

RAHMADNEWS. COM | PEKANBARU — Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Balai Pauh Janggi, kediaman Gubernur Riau, Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru, Kamis (30/04/2026). Forum ini menjadi ruang dialog terbuka antara penyelenggara layanan dan para pemangku kepentingan untuk menyelaraskan kebijakan pelayanan publik sekaligus meningkatkan standar layanan berbasis digital.

Mengusung tema harmonisasi kebijakan layanan publik dan peningkatan standar layanan publik BBPOM di Pekanbaru berbasis digital, kegiatan ini menghadirkan penerima layanan, organisasi masyarakat, akademisi, media, serta berbagai stakeholder terkait. Tujuannya jelas: menghimpun masukan kritis dari masyarakat agar kebijakan yang disusun benar-benar menjadi katalis peningkatan mutu layanan, bukan justru menambah beban administratif.

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, Alex Sander, memaparkan transformasi pola layanan dari konvensional menuju digital-sentris. Salah satu kebijakan yang disorot adalah penetapan setiap hari Jumat sebagai hari layanan tatap muka terbatas, seiring penerapan skema Work From Home (WFH) bagi sebagian petugas. Kebijakan ini, menurutnya, selaras dengan arah pemerintah dalam mendorong efisiensi birokrasi sekaligus menjaga keseimbangan kerja pegawai.

“Ini langkah strategis menuju institusi yang lebih lincah, adaptif, dan berbasis teknologi informasi. Hasil forum ini akan segera kami tindaklanjuti melalui penyesuaian Standar Pelayanan. Masyarakat dan stakeholder akan kami libatkan dalam setiap proses sebelum standar tersebut ditetapkan dan dipublikasikan,” tegas Alex Sander di hadapan peserta.

FKP ini juga mendapat perhatian dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Kepala dinas, Zulkifli, menilai forum tersebut sebagai implementasi nyata amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ia mendorong seluruh peserta memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan masukan, tanggapan, laporan, maupun pengaduan, termasuk terkait akses layanan bagi kelompok rentan.

Menurut Zulkifli, keterlibatan publik dalam penyusunan standar pelayanan bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi penting untuk memastikan layanan yang inklusif, transparan, dan akuntabel.

Diskusi yang berlangsung interaktif menunjukkan antusiasme peserta terhadap arah kebijakan digitalisasi layanan. Sejumlah masukan menyoroti pentingnya kejelasan alur layanan daring, peningkatan literasi digital masyarakat, serta jaminan respons cepat terhadap pengaduan.

Melalui FKP ini, BBPOM Pekanbaru berharap tercipta standar pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat tata kelola lembaga yang modern. Upaya ini diyakini akan berdampak positif tidak hanya pada kualitas layanan pengawasan obat dan makanan, tetapi juga pada percepatan pembangunan kesehatan dan peningkatan kepercayaan publik di Provinsi Riau.

Forum ditutup dengan komitmen bersama untuk menjadikan hasil konsultasi sebagai pijakan perubahan konkret dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.**