Zulhas Turun ke Sumatera: Gerak Cepat Pangan untuk Ribuan Warga di Tengah Banjir Besar

RAHMADNEWS.COM | PADANG - Banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir November 2025 kembali meninggalkan duka mendalam bagi ribuan warga yang terdampak. Hujan lebat, banjir bandang, dan longsor menerjang permukiman di Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga Aceh. Ribuan rumah terendam, jalur distribusi terputus, dan warga terpaksa mengungsi dalam kondisi darurat dengan segala keterbatasan.

Di tengah situasi genting itu, perhatian publik tersedot pada langkah-langkah cepat pemerintah pusat dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat khususnya pangan tetap terjaga.

Salah satu sosok yang bergerak paling awal adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia, Zulkifli Hasan (Zulhas). Dalam rentang 28–30 November 2025, ia langsung terbang ke Sumatera Barat dan sejumlah lokasi terdampak lainnya untuk meninjau kondisi sesungguhnya di lapangan. Kunjungan ini bukan sekadar seremonial, melainkan aksi nyata: mendatangi posko pengungsian, berdialog dengan warga, hingga ikut menyalurkan bantuan secara langsung.

Setibanya di lokasi, Zulhas langsung menuju titik pengungsian terpadat. Warga yang sudah berhari-hari bertahan dengan stok terbatas menyambut kedatangannya dengan penuh haru. Banyak yang menyampaikan langsung kesulitan mereka: ketiadaan air bersih, minimnya logistik dapur umum, hingga sulitnya memperoleh bahan pangan karena jalur distribusi terputus.

Tidak berhenti di posko utama, Zulhas bahkan mendatangi wilayah-wilayah terdampak yang sulit dijangkau. Ia didampingi tim lapangan dan pemerintah daerah untuk memastikan data akurat mengenai kebutuhan warga serta kerusakan infrastruktur.

Langkah ini menunjukkan bahwa keputusan pemerintah tidak hanya berdasarkan laporan di atas kertas, tetapi fakta di lapangan.

Dalam situasi bencana, pangan menjadi sektor paling rentan. Ketika akses logistik terganggu, harga melambung, dan ancaman kelangkaan muncul.

Melihat kondisi tersebut, Zulhas langsung mengeluarkan instruksi strategis:

Bulog diperintahkan menggandakan pasokan pangan ke wilayah terdampak.

Jika sebelumnya pasokan beras 1.000 ton per wilayah, kini dinaikkan menjadi 2.000 ton. Selain beras, pemerintah juga mengirim minyak goreng, gula, tepung terigu, mie instan, serta berbagai kebutuhan untuk dapur umum.

Keputusan menggandakan suplai ini menjadi kunci untuk mencegah dua risiko besar:

1. Kelangkaan pangan di posko dan rumah warga.

2. Lonjakan harga akibat distribusi yang berjalan lambat.

“Tidak hanya bantuan pangan, pemerintah juga mengirimkan paket keluarga, selimut, perlengkapan tidur, makanan siap saji, air mineral, hingga kebutuhan bayi dan lansia. Semua dikordinasikan lintas instansi agar tepat sasaran,” ujar Zulhas.

Selain pangan, perhatian Zulhas tertuju pada ratusan rumah yang hanyut atau rusak berat. Banyak warga kini tinggal di tenda sementara.

Zulhas meminta pemerintah daerah melakukan pendataan detail terhadap rumah rusak ringan, rusak berat, hingga yang hilang disapu banjir.

“Dari pendataan itu, pemerintah akan menentukan skema bantuan untuk perbaikan, pembangunan kembali, atau relokasi apabila kawasan tersebut masuk zona rawan,” jelasnya.

Pendekatan ini menandai bahwa penanganan tidak berhenti di fase darurat, tetapi menyentuh pemulihan jangka panjang.

Gerak cepat Zulhas menuai apresiasi warga di lapangan. Banyak yang mengaku bantuan pangan datang lebih cepat dan lebih merata dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Namun, di ruang publik, terutama media sosial, kritik tetap mengalir. Sejumlah pihak mengingatkan agar penanganan bencana tidak hanya responsif saat terjadi, tetapi juga memperbaiki akar masalah seperti tata ruang, kerusakan lingkungan, hingga mitigasi bencana berkelanjutan.

Meski begitu, dinamika kritik dan apresiasi adalah bagian dari proses demokrasi. Yang terpenting adalah bagaimana kebijakan dan janji tindak lanjut benar-benar dirasakan oleh warga terdampak.

Gerak Zulhas di Sumatera menunjukkan wujud tanggung jawab pemerintah dalam keadaan darurat. Namun pekerjaan belum selesai. Pemulihan pascabencana membutuhkan konsistensi, pengawasan, dan kebijakan jangka panjang.

Sebagai masyarakat dan media, penting untuk terus memantau agar komitmen tersebut benar-benar diwujudkan bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi sampai warga kembali bangkit dan kehidupan berjalan normal kembali.**