Syahrul Aidi Desak Pemerintah Berlaku Adil: “Riau Jangan Hanya Dihisap, Tapi Harus Juga Dibangun”

RAHMADNEWS.COM | JAKARTA — Anggota DPR RI Dapil Riau 2, Dr. Syahrul Aidi Maazat, kembali menyoroti ketimpangan pembangunan nasional yang dinilainya belum berpihak secara adil kepada Provinsi Riau. Dalam rapat kerja bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo, Rabu (7/5/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Syahrul Aidi menyampaikan kritik tajam terkait distribusi anggaran pembangunan.

Dalam forum yang membahas program kerja Kementerian PUPR tahun anggaran 2025 tersebut, Syahrul Aidi menekankan pentingnya penggunaan asas proporsionalitas dan keadilan dalam pembagian ‘kue pembangunan’ antardaerah. Ia menyebut bahwa Riau, meski menjadi salah satu penyumbang terbesar devisa negara, justru masih mengalami ketimpangan serius dalam hal infrastruktur dasar.

“Khususnya Riau, sangat besar jasanya dalam menghasilkan devisa bagi negara. Namun mirisnya, kue pembangunan tidak didapat Riau secara adil. Buktinya, Riau menjadi daerah dengan jalan terparah secara nasional,” ungkapnya dengan nada tegas.

Ia menyoroti fakta bahwa banyak ruas jalan nasional di Riau mengalami kerusakan parah yang telah bertahun-tahun tak tersentuh perbaikan. Menurutnya, hal ini mencerminkan ketimpangan kebijakan pembangunan yang mengabaikan kontribusi besar daerah terhadap perekonomian nasional.

Lebih lanjut, Syahrul Aidi meminta pemerintah untuk tidak hanya melihat aspek kebutuhan teknis dalam perencanaan anggaran, tetapi juga mempertimbangkan variabel kontribusi daerah dalam sejarah dan pembangunan nasional.

“Seperti kontribusi Riau dalam menghasilkan devisa, peran pentingnya dalam perjuangan kemerdekaan, serta posisinya yang strategis sebagai jantungnya pulau Sumatera. Majunya Riau akan berpengaruh langsung kepada kondisi ekonomi nasional,” jelasnya.

Terkait kebijakan efisiensi anggaran yang tengah digalakkan oleh Presiden, Syahrul Aidi meminta agar hal tersebut tidak dijadikan alasan untuk memperlambat realisasi program pembangunan. Justru, menurutnya, efisiensi harus dimaknai sebagai dorongan untuk melahirkan inovasi dan kreatifitas baru dalam pembangunan infrastruktur.

“Kebijakan penghematan oleh presiden ini tak perlu menyurutkan langkah kita dalam pembangunan. Malahan kita jadikan ini sebagai momentum untuk memberikan pembangunan yang inklusif, berkeadilan dan berkemajuan,” ujarnya.

Sebagai bentuk konkret dukungan terhadap pembangunan daerah, Syahrul Aidi juga menyerahkan langsung proposal pembangunan hasil penjaringan aspirasi masyarakat Riau kepada Menteri PUPR. Proposal tersebut memuat sejumlah usulan prioritas, mulai dari pembangunan dan perbaikan jalan nasional, peningkatan akses air bersih, hingga program perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Di akhir pernyataannya, Syahrul Aidi menegaskan bahwa keadilan pembangunan bukan hanya soal pembagian anggaran, tetapi juga penghormatan terhadap kontribusi dan hak daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Jangan jadikan Riau sebagai sapi perah negara saja. Sudah saatnya Riau diperlakukan setara dan mendapatkan haknya dalam pembangunan nasional,” tutupnya.**

Editor  :  Ricky Sambari

(Red/RH)