Pemkab Rokan Hilir Klarifikasi Isu Publik: Ajak Masyarakat Berpikir Konstruktif Dan Dukung Pembangunan Daerah

RAHMADNEWS. COM | ROHIL - Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) secara resmi menyampaikan klarifikasi terhadap berbagai isu dan pemberitaan yang beredar di tengah masyarakat, baik melalui media massa maupun media sosial. Klarifikasi ini menegaskan bahwa Pemkab tetap berkomitmen pada pemerintahan yang bersih, efisien, dan berpihak pada rakyat, serta mengajak masyarakat untuk menyampaikan kritik dengan cara yang santun dan berbasis fakta.

Kepala Diskominfotik Rohil, Indra Gunawan, SE., MH, dalam pernyataannya pada Selasa (13/5), menekankan pentingnya menjaga suasana kondusif demi stabilitas daerah dan kemajuan bersama. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap fokus pada substansi kebijakan dan mendukung program-program pembangunan yang saat ini tengah dijalankan oleh pemerintahan Bupati Afrizal Sintong dan Wakil Bupati H. Sulaiman.

“Dalam iklim demokrasi yang sehat, kritik dan masukan dari masyarakat sangat penting untuk kemajuan daerah. Namun, kami mengingatkan agar kritik tersebut disampaikan dengan etika dan sopan santun, tanpa menyerang pribadi atau menyebarkan informasi yang dapat menyesatkan publik,” tegas Indra.

Salah satu isu yang mencuat dan menjadi perhatian publik adalah terkait penataan tenaga honorer. Indra menegaskan bahwa kebijakan ini bukan merupakan bentuk pemutusan kerja sepihak atau pengabaian terhadap tenaga non-ASN, melainkan bagian dari amanat nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta surat edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Kebijakan ini adalah penyesuaian yang wajib dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tunduk dan patuh terhadap regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat,” ungkap Indra.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa proses penataan ini masih berlangsung dan bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang efisien, profesional, serta mendukung pelayanan publik yang lebih baik. Pemerintahan Bupati Bistamam dan Wakil Bupati Jhony Charles tengah menata ulang sistem birokrasi guna memperkuat fondasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Kami memahami bahwa setiap perubahan tentu menimbulkan dinamika. Namun, ini adalah bagian dari komitmen kami untuk membangun Rokan Hilir menjadi lebih baik dan berkelanjutan,” ujar Indra.

Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Rohil juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak berdasar dan tidak berasal dari saluran resmi pemerintah. Indra menyayangkan masih adanya pihak-pihak yang mencoba menggiring opini publik dengan narasi yang tidak seimbang, bahkan cenderung menyerang personal dan menimbulkan keresahan.

“Kami membuka ruang dialog yang sehat dan siap menerima kritik maupun saran dari siapa pun. Namun, semua itu harus disampaikan dengan cara yang benar dan sesuai norma kesantunan. Jangan sampai perbedaan pandangan malah memecah belah kita,” tambahnya.

Pemkab Rokan Hilir, kata Indra, sangat menyadari bahwa pembangunan daerah tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah. Oleh sebab itu, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak—termasuk masyarakat, tokoh adat, pemuda, akademisi, dan pelaku usaha.

“Rokan Hilir membutuhkan kolaborasi dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, bukan provokasi yang hanya akan merusak persatuan kita. Mari kita fokus pada membangun daerah ini dengan narasi yang positif dan konstruktif,” tutupnya.

Dengan penegasan ini, Pemkab Rohil berharap masyarakat dapat memahami bahwa setiap kebijakan yang diterapkan saat ini memiliki dasar hukum yang jelas serta bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hilir.**

Editor  :  Ricky Sambari

(Redaksi/RH)