Jasa Raharja dan Pemprov Jawa Tengah Perkuat Sinergi Tingkatkan Kepatuhan Pajak Kendaraan dan Perlindungan Masyarakat

RAHMADNEWS.COM | SEMARANG – PT Jasa Raharja sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mewakili negara dalam memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas dan penumpang angkutan umum, melaksanakan audiensi strategis bersama Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol. (Purn.) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., pada Minggu malam (20/4) di Semarang, Jawa Tengah.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam mempererat sinergi antar-lembaga untuk memperkuat layanan publik, khususnya dalam hal kepatuhan pajak kendaraan bermotor dan perluasan perlindungan terhadap masyarakat. Agenda utama yang dibahas dalam audiensi ini adalah strategi peningkatan pendapatan negara melalui optimalisasi program unggulan, seperti Program Sengkuyung dan Program Relaksasi Pajak Kendaraan.

Turut hadir dalam pertemuan ini Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan A. Purwantono, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Harwan Muldidarmawan, Kepala Divisi Kepatuhan dan Hukum Gannis Indra Setyawan, serta jajaran Kantor Wilayah Jasa Raharja Jawa Tengah. Hadir pula perwakilan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Ronald Yusuf dan Muhammad Fajar Nugraha, Kepala Bapenda Jawa Tengah Nadi Santoso, serta Bupati Pati Sudewo.

Dalam forum tersebut, Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono mengungkapkan apresiasi mendalam terhadap keberhasilan Program Sengkuyung yang telah diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Program ini dinilai sebagai langkah konkret dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor melalui pendekatan pelayanan jemput bola.

“Program Sengkuyung menjadikan Jawa Tengah sebagai percontohan nasional. Tata kelola dan tata laksananya sangat baik, ditambah program pemutihan yang fokus pada registrasi kendaraan. Kami memberikan apresiasi kepada Bapak Gubernur atas kepedulian dan komitmennya terhadap program ini,” ujar Rivan.

Selain membahas strategi pajak, audiensi ini juga menjadi ajang penyampaian aspirasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengenai santunan dan perlindungan dasar yang diberikan Jasa Raharja. Perwakilan BKF Kementerian Keuangan juga turut menanyakan masukan dari daerah mengenai efektivitas pemberian santunan bagi korban kecelakaan.

Dalam hal ini, Rivan menegaskan pentingnya peran edukasi kepada masyarakat. “Masyarakat harus memahami mekanisme pemberian santunan dari negara. Edukasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa korban atau keluarga korban mendapatkan hak mereka secara cepat dan tepat,” jelasnya.

Senada dengan hal tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menyampaikan dukungannya terhadap peningkatan pelayanan dan efektivitas perlindungan oleh Jasa Raharja. Ia menyebut bahwa pelayanan yang diberikan sudah baik dan cepat, namun tetap perlu penyempurnaan melalui survei dan evaluasi langsung di lapangan.

“Saya menilai pelayanan Jasa Raharja sudah cepat dan tarif serta cakupan perlindungannya memadai. Namun, dengan survei lebih lanjut di wilayah Jawa Tengah, perlindungan ini bisa lebih efektif dan menyentuh masyarakat yang memang membutuhkan,” tutur Ahmad Luthfi.

Melalui pelaksanaan audiensi ini, diharapkan terbentuk kerja sama lintas sektor yang lebih erat antara PT Jasa Raharja, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan instansi terkait. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem pelayanan publik yang transparan, responsif, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat secara luas.

Editor  :  Ricky Sambari

(Red/RH)