MBG Tak Pengaruhi Pendapatan Retribusi Daerah, Plt Gubernur Riau Minta Maaf atas Kesimpangsiuran Data

RAHMADNEWS. COM | PEKANBARU – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait polemik dan kesimpangsiuran informasi yang berkembang mengenai dugaan dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap penurunan pendapatan retribusi daerah di Provinsi Riau.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk klarifikasi resmi Pemerintah Provinsi Riau setelah muncul berbagai pemberitaan dan perbincangan di ruang publik yang menimbulkan persepsi bahwa program nasional yang digagas pemerintah pusat itu menyebabkan berkurangnya penerimaan daerah dari sektor retribusi kantin sekolah.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Riau, kami menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat informasi serta penyampaian data yang anomali sehingga menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Untuk itu, saya ingin meluruskan berita yang beredar agar tidak menjadi informasi yang tidak akurat di masyarakat,” ujar SF Hariyanto.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Riau pada prinsipnya sangat mendukung penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Program tersebut dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung efisiensi penggunaan anggaran daerah.

SF Hariyanto menjelaskan, kehadiran Program MBG justru memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Salah satu manfaat nyata yang dirasakan adalah adanya efisiensi anggaran hingga mencapai Rp45 miliar per tahun yang sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan makan dan minum siswa pada sekolah berasrama atau boarding school.

“Untuk itu kita mendukung Program MBG karena bersinergi dengan semangat efisiensi APBD. Hal itu terbukti dengan adanya program MBG, kita bisa menghemat anggaran sebesar Rp45 miliar per tahun untuk biaya makan minum sekolah berasrama,” jelasnya.

Lebih lanjut, SF Hariyanto menegaskan bahwa isu mengenai menurunnya pendapatan retribusi daerah akibat berkurangnya aktivitas kantin sekolah tidak memiliki dampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyebut kontribusi retribusi kantin sekolah terhadap total PAD Provinsi Riau sangat kecil.

“Angka keseluruhan retribusi tersebut jika dipersentasekan dengan PAD secara keseluruhan hanya berkisar 0,01 persen atau bahkan di bawah satu persen. Jadi tidak ada pengaruh yang berarti terhadap pendapatan daerah,” tegasnya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Riau juga menyambut baik komitmen Badan Gizi Nasional (BGN) yang berencana menghidupkan kembali aktivitas kantin sekolah agar tetap dapat berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat sekitar.

Menurut SF Hariyanto, manfaat Program MBG jauh lebih luas dibandingkan sekadar persoalan retribusi kantin sekolah. Program ini dinilai mampu menggerakkan roda perekonomian daerah melalui peningkatan permintaan berbagai komoditas lokal.

“Program Makan Bergizi Gratis justru memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih besar. Program ini menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, jasa distribusi hingga sektor pendukung lainnya,” katanya.

Kesalahan Input Data Jadi Pemicu

Dalam penelusuran yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau, diketahui bahwa polemik tersebut bermula dari kesalahan penyampaian data oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau terkait laporan kontribusi retribusi kantin sekolah yang disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau.

Data yang tidak akurat tersebut kemudian menjadi dasar informasi yang diteruskan kepada Plt Gubernur Riau sehingga memunculkan kesimpulan yang keliru mengenai hubungan Program MBG dengan penurunan retribusi daerah.

“Jadi sekali lagi kami tegaskan tidak ada pengaruh dari Program MBG terhadap penurunan retribusi daerah. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dan tidak menjadi bola liar di publik,” ujar SF Hariyanto.

Dinas Pendidikan Akui Kekeliruan

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Sekretaris Dinas Pendidikan, Teza Darsa, mengakui adanya kesalahan dalam penyusunan dan penyampaian laporan prognosis yang diberikan kepada Bapenda.

Teza mengatakan pihaknya telah melakukan evaluasi internal dan menyadari bahwa penyebutan Program MBG sebagai penyebab menurunnya pendapatan retribusi kantin sekolah merupakan kekeliruan yang tidak seharusnya terjadi.

“Kami mengakui telah keliru dalam menyampaikan Program MBG sebagai penyebab turunnya pendapatan retribusi kantin sekolah,” katanya.

Atas kesalahan tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Riau menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Plt Gubernur Riau, Badan Pendapatan Daerah, serta seluruh masyarakat Riau.

“Dalam kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Plt Gubernur Riau, Bapenda Provinsi Riau dan masyarakat Riau atas kesalahan kami dalam menyampaikan laporan yang tidak benar sehingga mengakibatkan permasalahan ini terjadi,” ungkap Teza.

Komitmen Dukung Program Nasional

Dengan adanya klarifikasi tersebut, Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk terus mendukung Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan berbagai sektor usaha lokal.

Pemerintah berharap masyarakat tidak lagi terpengaruh oleh informasi yang keliru dan dapat melihat Program MBG sebagai langkah positif yang memberikan manfaat luas, baik bagi dunia pendidikan, kesehatan generasi muda, maupun perekonomian daerah secara keseluruhan.**