38 Jabatan Elit Pemko Dibuka! Seleksi Besar ASN di Pekanbaru Disetujui Kemendagri

RAHMADNEWS. COM | PEKANBARU — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi memberikan persetujuan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menyelenggarakan seleksi terbuka terhadap 38 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Persetujuan ini tertuang dalam surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen OTDA) Nomor 100.2.2.6/3739/OTDA tertanggal 26 Juni 2025 yang ditujukan kepada Gubernur Riau dengan klasifikasi “Sangat Segera”.

Surat tersebut merupakan respons atas permohonan resmi dari Wali Kota Pekanbaru melalui surat Nomor 800.1.14.1/BKPSDM-MP/1839/2025 tanggal 24 Juni 2025, yang mengusulkan pelaksanaan seleksi terbuka guna mengisi puluhan jabatan strategis yang kosong atau telah terlalu lama dijabat oleh orang yang sama.

Dalam surat persetujuan tersebut, Kemendagri menyebutkan bahwa pemberian izin ini mempertimbangkan situasi luar biasa yang tengah dialami oleh ASN di Kota Pekanbaru. Dirjen Otonomi Daerah, Akmal Malik, menjelaskan bahwa “persetujuan ini diberikan secara khusus dengan pertimbangan bahwa, kondisi ASN di Kota Pekanbaru sedang mengalami pemeriksaan oleh aparat penegak hukum secara besar-besaran akibat dugaan kasus penyalahgunaan jabatan.”

Kondisi ini mendorong pemerintah pusat untuk membuka ruang yang lebih adil dan transparan melalui mekanisme seleksi terbuka berdasarkan sistem merit. Selain itu, proses ini juga dinilai penting untuk menyegarkan struktur birokrasi di daerah.

Kemendagri mewajibkan Wali Kota Pekanbaru agar melakukan koordinasi intensif dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan seleksi. Beberapa jabatan tertentu memiliki ketentuan tambahan yang harus diperhatikan. Di antaranya:

Jabatan Inspektur Daerah harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus mematuhi Permendagri Nomor 60 Tahun 2021.

Jabatan Sekretaris DPRD harus dikoordinasikan dengan unsur pimpinan DPRD.

Jabatan Kepala Satpol PP wajib berasal dari kalangan ASN dengan kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan ketentuan PP Nomor 16 Tahun 2018.

Kemendagri juga mengingatkan, jika dalam pelaksanaan seleksi terbuka ditemukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, atau terdapat ketidakbenaran dokumen yang disampaikan, maka seluruh proses seleksi dan persetujuan yang telah diberikan akan dinyatakan batal dan tidak sah.

Selain menyampaikan surat ini kepada Wali Kota Pekanbaru, Gubernur Riau juga diminta melaporkan hasil akhir pelaksanaan seleksi kepada Menteri Dalam Negeri.

Berikut ini daftar lengkap 38 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang akan dibuka melalui seleksi terbuka:

1. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

2. Kepala Dinas Pertanahan

3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

4. Kepala Dinas Kesehatan

5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sekretariat Daerah

6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

10. Kepala Badan Pendapatan Daerah

11. Kepala Dinas Perhubungan

12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

13. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah

14. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

15. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

16. Kepala Dinas Ketahanan Pangan

17. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

18. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

19. Sekretaris DPRD

20. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

21. Kepala Dinas Pendidikan

22. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

23. Inspektur Daerah

24. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian

25. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

26. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

27. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

28. Kepala Dinas Sosial

29. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

30. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

31. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

32. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan

33. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

34. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

35. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat

36. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

37. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

38. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dengan terbukanya proses seleksi ini, diharapkan Pemerintah Kota Pekanbaru dapat memperoleh figur-figur pimpinan yang berkualitas, berintegritas, dan profesional demi meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat reformasi birokrasi di daerah. Masyarakat pun diminta turut mengawasi agar proses seleksi berjalan secara adil dan transparan.**

Editor  :  Ricky Sambari

(Redaksi/RH)