Ombudsman Dorong Peningkatan Sarana Pelabuhan Perikanan di Riau

RAHMADNEWS. COM | PEKANBARU – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan hasil kajian terkait kesiapan pelabuhan perikanan di Riau untuk implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) kepada Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Riau, Fajriyani.

Kajian ini merupakan tindak lanjut dari hasil kajian sistemik Ombudsman RI tahun 2023 yang berfokus pada pengawasan pelayanan publik terkait penerapan Kebijakan PIT, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023.

Kebijakan PIT bertujuan untuk memperbaiki tata kelola perikanan tangkap secara berkelanjutan dan awalnya dijadwalkan berlaku pada 1 Januari 2024, namun telah ditunda hingga 2025 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan.

Kepala Ombudsman RI Riau, Bambang Pratama, menjelaskan bahwa kajian ini menyoroti kesiapan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dumai dari segi sarana prasarana, sumber daya manusia, serta pelayanan logistik untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Dasuki, Kepala Keasistenan Pencegahan Malaadministrasi Ombudsman Riau, menambahkan bahwa kebijakan ini mewajibkan kapal-kapal berkapasitas di atas 30 GT untuk menurunkan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan sesuai zona PIT.

Saat ini, PPI Dumai hanya melayani kapal tradisional berkapasitas rata-rata 5 GT, dan dengan masuknya kapal-kapal berkapasitas lebih besar, diperlukan persiapan matang untuk memastikan pelayanan optimal.

Kajian Ombudsman juga mengungkapkan bahwa terbatasnya pelabuhan perikanan di Riau menjadi tantangan utama. PPI Dumai adalah satu-satunya pelabuhan pangkalan yang memenuhi standar PIT, sementara pelabuhan di Bagansiapiapi masih dalam tahap pembangunan. Selain itu, pelabuhan perikanan di Zona PIT 01 belum tersedia.

Ombudsman merekomendasikan percepatan pembangunan pelabuhan di Bagansiapiapi dan peningkatan kesiapan PPI Dumai, termasuk penambahan petugas serta penyediaan bahan bakar untuk nelayan.

 Bambang berharap hasil kajian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesiapan pelabuhan perikanan di Riau dan memastikan kebijakan PIT berjalan dengan lancar serta mendukung kesejahteraan nelayan.**