Sorotan Tajam Kasus Penyiraman Aktivis, Fernando Emas Desak Penuntasan Tanpa Intervensi

RAHMADNEWS. COM | JAKARTA – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menegaskan bahwa masyarakat Indonesia masih menaruh harapan besar agar kasus penyiraman terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, dapat diusut tuntas secara terang benderang tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.

Dalam keterangannya pada Rabu (1/4/2026), Fernando menyampaikan bahwa kuatnya dugaan di tengah publik mengarah pada motif penyiraman yang berkaitan dengan kritik keras Andrie Yunus terhadap isu supremasi sipil di Indonesia. Kritik tersebut, menurutnya, dinilai telah mengusik kenyamanan salah satu institusi negara yang selama ini dinilai terlalu jauh masuk ke ranah sipil.

“Sangat kuat dugaan dan kecurigaan masyarakat bahwa penyiraman terhadap Andrie Yunus terjadi karena kritiknya terkait supremasi sipil di Indonesia, yang sepertinya mengusik kenyamanan salah satu institusi negara. Mungkin mereka sudah sangat menikmati jabatan di ranah sipil yang secara konstitusi bukan menjadi wilayahnya,” ujar Fernando.

Fernando bahkan menyebut bahwa siapa pun aktor intelektual di balik peristiwa ini merupakan pihak yang anti demokrasi dan tidak siap menerima kritik serta evaluasi dari masyarakat sipil.

“Saya meyakini siapapun yang menjadi aktor intelektual dan pelaku penyiraman terhadap Andrie Yunus adalah para pecundang dan anti demokrasi karena tidak mau dikritik dan dievaluasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Fernando menyoroti bahwa setiap institusi negara yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejatinya wajib membuka diri terhadap kritik publik. Ia menilai, penolakan terhadap kritik justru bertentangan dengan semangat demokrasi dan akuntabilitas penggunaan uang rakyat.

“Sebagai institusi yang bersumber dari APBN, seharusnya bisa menerima kritik dari siapapun dan sekeras apapun. Kalau tidak mau dikritik dan dievaluasi, sebaiknya menjadi organisasi masyarakat saja, bukan institusi negara,” katanya.

Menurut Fernando, kritik dari masyarakat harus dipandang sebagai bentuk kepedulian, bukan ancaman. Ia menegaskan bahwa anggaran yang dinikmati institusi negara berasal dari pajak rakyat, sehingga masyarakat berhak mengawasi dan mengevaluasi kinerjanya.

“Kalau memang benar berjalan sesuai konstitusi, kenapa harus takut atau bahkan anti terhadap kritik? Seharusnya mereka sadar bahwa anggaran yang mereka nikmati berasal dari pajak rakyat, sehingga rakyat seharusnya dijadikan kawan dalam membangun Indonesia, bukan lawan,” lanjutnya.

Di akhir pernyataannya, Fernando juga menyampaikan harapannya kepada Presiden Prabowo Subianto agar tetap tegas dalam menegakkan hukum dan tidak ragu membersihkan pihak-pihak yang terlibat, meskipun berada di lingkaran terdekat kekuasaan.

“Saya berharap Presiden Prabowo Subianto tetap seperti ‘macan’ dalam menegakkan hukum di negara ini. Jangan labil dalam menuntaskan kasus penyiraman keras terhadap Andrie Yunus, walaupun mungkin harus menyingkirkan orang di sekitarnya atau membersihkan institusi yang pernah membesarkan namanya,” pungkas Fernando.

Kasus ini terus menjadi perhatian publik dan kalangan aktivis, yang menilai bahwa penuntasan perkara ini akan menjadi tolok ukur komitmen negara dalam menjaga demokrasi, kebebasan berpendapat, serta perlindungan terhadap pegiat hak asasi manusia di Indonesia.**