Pemerintah Guyur 250 Ribu Ton Beras SPHP untuk Kendalikan Harga Pasar

RAHMADNEWS.COM | JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan mulai menyalurkan sebanyak 250 ribu ton beras murah atau beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) selama dua bulan ke depan, yakni Juni hingga Juli 2025. Kebijakan ini diambil sebagai langkah konkret untuk meredam lonjakan harga beras yang mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa penyaluran beras SPHP akan difokuskan ke daerah-daerah yang mengalami kenaikan harga signifikan, terutama di wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku.

“SPHP disiapkan 1,5 juta ton per tahun. Untuk Juni-Juli disalurkan 250 ribu ton. Sebelumnya Januari-Februari 2025 sudah 181 ribu ton,” ungkap Arief dalam keterangannya, Senin (9/6/2025), dikutip dari detik.com.

Beras SPHP akan dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk kategori beras medium. HET tersebut telah ditetapkan berdasarkan zona wilayah:

Zona 1: Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi – Rp 12.500/kg

Zona 2: Sumatra di luar Lampung & Sumsel, NTT, Kalimantan – Rp 13.100/kg

Zona 3: Maluku, Papua – Rp 13.500/kg

Umumnya, beras SPHP tersedia dalam kemasan 5 kg dengan harga pasar berkisar antara Rp 62.000 hingga Rp 67.500, tergantung zona wilayah.

Menurut Arief, distribusi akan mengutamakan daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan karena gejolak harga yang tinggi. Wilayah dengan harga stabil atau bahkan di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) tidak akan menjadi prioritas, agar tidak merusak harga gabah petani di daerah tersebut.

“Wilayahnya kita utamakan yang memang paling perlu, misalnya Papua, Maluku, Indonesia Timur. Termasuk daerah yang harga berasnya sudah mulai naik, baik sentra maupun non-sentra,” tegas Arief.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendukung kebijakan tersebut dan menegaskan bahwa SPHP tidak akan digelontorkan ke daerah-daerah yang masih memiliki harga beras rendah. Menurutnya, hal itu justru bisa berdampak negatif bagi petani.

“Kalau di tempat yang harga beras masih rendah atau di bawah HPP, jangan keluar SPHP, karena itu bisa semakin menekan harga di tingkat petani,” ujar Amran.

Siklus panen juga menjadi pertimbangan dalam penyaluran SPHP. Setelah panen raya usai dan pasokan dari petani mulai berkurang, harga beras biasanya akan mengalami kenaikan. Di titik inilah intervensi pemerintah diperlukan agar harga tetap stabil dan tidak memberatkan masyarakat.

Distribusi beras SPHP juga bersinergi dengan program bantuan pangan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Setiap KPM akan menerima 10 kg beras per bulan, sehingga total 20 kg selama periode Juni–Juli.

Beras bantuan ini dipasok oleh Perum Bulog, dan dijamin kualitasnya oleh pemerintah. Penyaluran dilakukan melalui mekanisme distribusi yang melibatkan pemerintah daerah serta mitra-mitra distribusi yang telah ditunjuk.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk menjaga ketahanan pangan dan menekan inflasi, terutama pada sektor pangan pokok yang sangat sensitif seperti beras. Seperti diketahui, harga beras memiliki dampak domino yang signifikan terhadap daya beli masyarakat.

Pemerintah juga memastikan bahwa stok beras nasional dalam posisi aman, dengan cadangan yang cukup untuk menghadapi situasi darurat, bencana alam, hingga gangguan distribusi.

Dengan peluncuran 250 ribu ton beras SPHP, pemerintah berharap dapat menciptakan keseimbangan antara harga di tingkat konsumen dan perlindungan terhadap petani di tengah fluktuasi pasar yang cukup tinggi pasca musim panen.**

Editor  :  Ricky Sambari

(Redaksi/RH)