OMBUDSMAN RI Apresiasi Distribusi LPG 3 Kg di Bengkulu, Pertamina Patra Niaga Pastikan Ketepatan Sasaran

RAHMADNEWS. COM | BENGKULU  -  OMBUDSMAN Republik Indonesia memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan distribusi LPG subsidi 3 kilogram oleh Pertamina Patra Niaga di Kota Bengkulu. Penyaluran dinilai telah berjalan sesuai ketentuan, khususnya terkait kepatuhan harga dan ketersediaan pasokan di tingkat pangkalan.

“Kami senang melihat tingkat kepatuhan pangkalan dalam menjual LPG 3 Kg sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) serta kesesuaian antara kuota alokasi dan realisasi penyaluran. Secara umum, tidak ada masalah dalam ketersediaan,” ungkap Pimpinan Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, saat melakukan pengawasan langsung di Kota Bengkulu, Rabu (6/8/2025).

Pengawasan ini merupakan bagian dari kegiatan uji petik yang dilakukan oleh Ombudsman RI bersama Pertamina Patra Niaga di 25 titik di Kota Bengkulu, sebagai bagian dari pemantauan di 10 provinsi di seluruh Indonesia. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa mayoritas pangkalan LPG di wilayah tersebut telah menjalankan kewajiban dengan baik, khususnya dalam menjual LPG subsidi sesuai HET.

Namun demikian, Yeka menyebutkan bahwa penataan ulang peran pengecer masih dibutuhkan untuk menjamin aksesibilitas masyarakat, terutama di daerah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh pangkalan.

"Kami mendorong agar transisi pangkalan di wilayah dengan dominasi masyarakat menengah ke atas untuk tidak lagi menjual LPG subsidi demi ketepatan sasaran," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, menegaskan komitmen perusahaannya dalam memperkuat sistem distribusi LPG subsidi secara menyeluruh. Menurutnya, Pertamina akan terus melakukan evaluasi dan pembenahan untuk meningkatkan ketepatan penyaluran.

“Setiap masukan dari Ombudsman RI menjadi bagian dari continuous improvement kami. Jika ditemukan agen atau pangkalan yang melanggar, kami akan menindak tegas sesuai ketentuan, hingga pencabutan izin jika diperlukan,” ujar Achmad.

Achmad juga mengungkapkan bahwa Pertamina Patra Niaga telah mengintensifkan pembinaan terhadap pangkalan dan memperkuat mekanisme kontrol digital melalui sistem Subsidi Tepat. Sistem ini memungkinkan pemantauan real-time terhadap pencatatan transaksi, guna memastikan akurasi data serta sasaran penerima manfaat LPG subsidi yang tepat.

Selain itu, Achmad menyebutkan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mendukung kebijakan ini. Salah satu langkah yang diambil adalah mendorong pemerintah daerah dan dinas terkait dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), agar mereka dapat mengakses LPG subsidi secara resmi sesuai peruntukannya.

“Kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan agar program ini berdampak maksimal di masyarakat,” jelasnya.

Di akhir penyampaian, Achmad menegaskan bahwa Pertamina Patra Niaga senantiasa terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk Ombudsman RI, dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dan ketepatan distribusi.

“Kami berkomitmen menjaga integritas rantai distribusi LPG subsidi di seluruh wilayah dan siap bekerja sama dengan semua pihak untuk pengawasan berkelanjutan,” pungkas Achmad.**

Editor  :  Ricky Sambari

(Redaksi/RH)