Ini 15 Kementerian Lembaga dengan Anggaran Terbesar di 2025

RAHMADNEWS.COM | JAKARTA - Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap struktur belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 guna menjawab tantangan global dan mendorong percepatan pemulihan serta pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa kementerian dan lembaga strategis menerima tambahan alokasi anggaran signifikan pada semester II tahun anggaran 2025.

Penyesuaian ini tertuang dalam Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I 2025, sebagaimana dikutip dari dokumen resmi Kementerian Keuangan, Senin (7/7/2025). Dalam laporan tersebut, total belanja negara direvisi dari semula Rp3.621,3 triliun menjadi Rp3.527,5 triliun. Penurunan ini terjadi seiring dengan fokus penguatan program-program prioritas yang diyakini dapat berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat serta ketahanan ekonomi nasional.

Hingga akhir semester pertama, realisasi belanja negara mencapai Rp1.406 triliun, atau 38,8% dari total alokasi belanja. Pemerintah menargetkan pada semester II penyerapan anggaran dapat mencapai Rp2.121,4 triliun sehingga tetap mendukung pertumbuhan dan stabilitas fiskal.

Sementara itu, proyeksi belanja pemerintah pusat tahun ini diperkirakan akan sedikit di bawah pagu yang telah ditetapkan, yakni Rp2.663,4 triliun dibandingkan dengan pagu awal sebesar Rp2.701,4 triliun. Rincian belanja terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (KL) sebesar Rp1.275,6 triliun dan belanja non-KL sebesar Rp1.387,8 triliun.

Sektor pertahanan mendapat perhatian khusus. Kementerian Pertahanan menjadi penerima anggaran terbesar setelah mengalami lonjakan signifikan, dari semula Rp166,3 triliun menjadi Rp247,5 triliun. Kenaikan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional di tengah dinamika geopolitik global.

Tak hanya itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga menerima tambahan anggaran, dari Rp126,6 triliun menjadi Rp138,5 triliun. Kenaikan ini diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penguatan sistem digitalisasi penegakan hukum.

Menariknya, Badan Gizi Nasional yang merupakan lembaga baru dengan fokus pada penanganan stunting dan masalah gizi masyarakat, mendapat lonjakan anggaran dari Rp71 triliun menjadi Rp116,6 triliun. Pemerintah menilai bahwa intervensi gizi menjadi kunci utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia secara jangka panjang.

Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa meskipun terjadi pengurangan total belanja, strategi realokasi diarahkan agar lebih tepat sasaran, mendukung pemulihan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, serta memperkuat fondasi pembangunan jangka menengah.

Penyesuaian ini merupakan bentuk adaptasi fiskal terhadap kondisi aktual yang berkembang. Pemerintah berharap melalui optimalisasi belanja pada sektor-sektor strategis seperti pertahanan, keamanan, dan kesehatan, APBN 2025 tetap menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global.**

Editor  :  Ricky Sambari

(Redaksi/RH)