Defisit Anggaran Ancam Perekonomian Daerah, Solusi Kolaborasi Dibutuhkan

RAHMADNEWS.COM | PEKANBARU - Defisit anggaran yang melanda Indonesia saat ini bukan hanya masalah pemerintah pusat, namun juga berdampak serius pada perekonomian daerah, termasuk di Provinsi Riau. Hampir seluruh kabupaten/kota di Riau mengeluhkan dampak besar dari defisit anggaran 2024, yang menyebabkan tertundanya berbagai program prioritas yang hingga kini belum dapat diselesaikan.

Kondisi ini semakin memburuk dengan belum diterimanya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, yang seharusnya mengalir ke provinsi dan kabupaten/kota. Akibatnya, perputaran uang di tengah masyarakat hampir terhenti, memberikan dampak buruk bagi pelaku usaha kecil hingga menengah.

“Ini bukan sekadar defisit anggaran, tetapi sudah benar-benar melumpuhkan nadi ekonomi rakyat,” tegas Rahmat Handayani, Ketua Forum Pemimpin Redaksi (FPR) Riau. Ia menggambarkan situasi ini seperti menonton sinetron yang absurd, terlihat nyata namun sulit dipercaya.

Rahmat mengkritik ketimpangan besar antara kekayaan alam Indonesia, khususnya di Riau, dengan kondisi fiskal yang memprihatinkan. “Indonesia, kaya dengan sumber daya alam seperti minyak, gas, batu bara, emas, hingga sawit, namun justru terjebak dalam krisis fiskal. Ini sangat kontradiktif,” ungkapnya.

Rahmat menyerukan perlunya langkah konkret dan strategis dengan mengadakan pertemuan besar antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota untuk mencari solusi bersama. Salah satu langkah yang diusulkannya adalah mengundang perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Riau, terutama yang mengeksploitasi kekayaan alam, untuk berperan aktif dalam pemulihan ekonomi daerah melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).

“Sudah saatnya pemerintah memainkan peran strategis dengan menggandeng perusahaan dalam peran CSR-nya. Dana CSR ini harus diarahkan untuk menopang sektor-sektor yang kini lumpuh,” tambahnya.

Dengan mengalirnya dana CSR ke sektor pembangunan daerah, Rahmat optimis akan tercipta efek domino positif, yang memperbaiki perputaran uang di masyarakat. Mulai dari pasar, toko, hingga pelaku UMKM bisa kembali beroperasi. Ini menjadi langkah cepat dalam mengatasi defisit anggaran yang masih mengancam hingga tahun 2025.

Di akhir pernyataannya, Rahmat Handayani berharap agar seluruh pemangku kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat membuka telinga dan hati untuk mendengar solusi dari akar permasalahan yang ada. “Semoga usulan ini menjadi awal untuk membangkitkan kembali ekonomi rakyat kecil dan menengah ke bawah. Karena kalau bukan kita yang saling bantu, lalu siapa lagi?” tutupnya.

Penulis: Rahmat Handayani

Ketua Forum Pemimpin Redaksi (FPR) Riau