Bara JP Terancam Tarik Rekomendasi, Pengamat Desak Menteri BUMN Copot Tujuh Komisaris Relawan

RAHMADNEWS. COM | JAKARTA — Gelombang kritik tajam mengguncang lingkaran elite Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sorotan publik kini mengarah pada keberadaan sejumlah komisaris BUMN yang disebut berasal dari Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP). Desakan pencopotan pun mencuat setelah muncul pernyataan mengejutkan dari internal organisasi relawan tersebut.

Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Dr. Saiful Anam, secara terbuka meminta Menteri BUMN, Dony Oskaria, segera mengevaluasi bahkan mencopot tujuh komisaris BUMN yang berasal dari Bara JP. Menurutnya, polemik ini menjadi tamparan keras bagi tata kelola perusahaan negara yang seharusnya menjunjung profesionalisme dan meritokrasi.

Pernyataan keras itu dipicu oleh sikap Ketua Umum Bara JP, Willem Frans Ansanay, yang mengancam akan mencabut rekomendasi terhadap kader organisasinya yang dinilai tidak produktif dan tidak memberikan kontribusi nyata.

“Kalau mereka tidak produktif, tidak punya kapasitas, dan tidak memberi kontribusi nyata bagi bangsa, maka kami akan tarik rekomendasinya. Ini keputusan pleno,” tegas Willem usai Sidang Pleno II DPP Bara JP di Jakarta Timur, Sabtu (23/5/2026).

Ucapan tersebut langsung memantik reaksi publik dan pengamat politik. Dr. Saiful Anam menilai, pernyataan itu justru membuka tabir besar tentang proses penempatan jabatan strategis di lingkungan BUMN yang selama ini kerap dipertanyakan masyarakat.

Menurut Saiful, pernyataan Willem ibarat membuka “kotak pandora” yang selama ini tersimpan rapat dalam praktik politik kekuasaan. Ia mempertanyakan dasar pengangkatan para komisaris tersebut, apakah benar didasarkan pada kapasitas dan kompetensi atau sekadar balas jasa politik pasca-Pilpres 2024.

“Kita semua tahu kapasitas Bara JP seperti apa. Jadi wajar publik bertanya, ini soal kompetensi atau sekadar balas jasa politik?” sindir Saiful dengan nada tajam.

Ia bahkan menilai kontribusi Bara JP dalam kontestasi politik nasional tidak cukup signifikan untuk mendapatkan porsi jabatan strategis sebanyak itu di perusahaan milik negara. Karena itu, menurutnya, polemik ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengisian kursi komisaris BUMN.

Saiful menduga pengangkatan para komisaris tersebut lebih merupakan warisan kebijakan pemerintahan sebelumnya dibanding keputusan murni pemerintahan saat ini. Ia menilai praktik pembagian jabatan berbasis kedekatan politik masih menjadi penyakit lama yang belum sepenuhnya hilang dari tubuh birokrasi dan BUMN.

“Kalau ini murni keputusan di era sekarang, rasanya kecil kemungkinan terjadi,” ujarnya, Sabtu (23/5/2026).

Lebih jauh, Saiful menegaskan bahwa BUMN bukanlah ruang untuk membalas jasa politik ataupun tempat kompromi kepentingan kelompok tertentu. Sebagai perusahaan negara, BUMN memiliki peran vital dalam menopang ekonomi nasional dan menyangkut kepentingan rakyat luas.

“Masih banyak putra-putri terbaik negeri ini yang punya kapasitas, integritas, dan visi. Jangan sampai kursi komisaris hanya jadi hadiah bagi relawan,” tegasnya.

Polemik ini pun memunculkan kembali perdebatan lama tentang pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan BUMN. Publik menilai jabatan komisaris seharusnya diisi oleh figur-figur yang memiliki pengalaman, kemampuan manajerial, integritas, dan pemahaman bisnis yang kuat, bukan sekadar kedekatan politik.

Di tengah meningkatnya sorotan publik, Saiful menilai pemerintah kini berada di persimpangan penting. Momentum ini, kata dia, bisa menjadi titik balik untuk melakukan reformasi besar-besaran terhadap tata kelola BUMN.

“Akankah pemerintah berani melakukan bersih-bersih secara besar-besaran? Atau justru praktik lama akan terus berulang, membiarkan meritokrasi kalah oleh loyalitas?” katanya.

Ia menegaskan, masyarakat kini tidak lagi hanya menunggu janji perubahan, melainkan tindakan nyata dari pemerintah dalam membangun tata kelola BUMN yang profesional, transparan, dan bebas intervensi politik.

“Satu hal yang pasti, publik kini menunggu bukan sekadar janji, tetapi tindakan nyata,” pungkas Saiful Anam.**