PMII Riau Kecam Dugaan Kekerasan terhadap Dua Kader di Polresta Pekanbaru, Desak Kapolda Usut Tuntas dan Tindak Tegas Oknum Terlibat

RAHMADNEWS.COM | PEKANBARU – Dugaan tindakan kekerasan yang dialami dua kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Riau di lingkungan Polresta Pekanbaru menuai kecaman keras. Peristiwa yang disebut terjadi saat kedua kader datang untuk mengantarkan surat itu dinilai mencederai marwah institusi kepolisian serta bertentangan dengan prinsip penegakan hak asasi manusia dan negara hukum.

Sekretaris PMII Riau, Supriadi, menyampaikan bahwa insiden tersebut tidak hanya menjadi persoalan internal kepolisian, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Menurutnya, aparat yang bertugas seharusnya memberikan perlindungan kepada masyarakat, bukan justru diduga melakukan tindakan represif.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan PMII Riau, peristiwa bermula ketika dua kader berinisial P dan S mendatangi Polresta Pekanbaru untuk mengantarkan surat. Namun, setibanya di pos penjagaan, keduanya disebut dicegat oleh sejumlah oknum polisi.

PMII Riau mengklaim kedua kader tersebut kemudian diduga hendak dibawa secara paksa menuju area toilet. Saat salah seorang korban berinisial P menolak, korban diduga mengalami tindakan kekerasan dengan kepalanya dihempaskan ke lantai berkali-kali.

Supriadi menegaskan bahwa apabila dugaan tersebut benar terjadi, tindakan itu merupakan bentuk kekerasan yang tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum.

"Tindakan tersebut memang betul tidak manusiawi tanpa ada rasa kasihan sedikit pun, seolah bukan seperti perlakuan terhadap sesama manusia," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa peristiwa tersebut bukan sekadar pelanggaran disiplin anggota, melainkan dugaan tindak kekerasan yang harus diproses secara transparan sesuai hukum yang berlaku.

"Peristiwa ini bukan hanya persoalan pelanggaran disiplin, tetapi tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di dalam institusinya sendiri. Negara tidak boleh kalah oleh tindakan represif oknum aparat," tegas Supriadi.

PMII Riau menilai kantor kepolisian seharusnya menjadi tempat masyarakat memperoleh rasa aman, perlindungan, dan keadilan. Setiap warga negara yang datang untuk menyampaikan aspirasi maupun mengantarkan surat, menurut organisasi tersebut, harus diperlakukan secara manusiawi serta sesuai prosedur hukum.

Dalam pernyataannya, Supriadi juga menyampaikan kritik keras terhadap dugaan penggunaan kekerasan oleh aparat.

"Surat harus dibalas dengan surat, bukan dengan dengkul, bukan dengan otot-otot yang kekar, bukan juga dengan kaki yang memakai sepatu yang tebal. Kita harus ingat, sepatu itu saja berasal dari hasil keringat rakyat," katanya.

PMII Riau mendesak Kapolda Riau segera mengambil langkah tegas dengan mengusut tuntas dugaan peristiwa tersebut. Organisasi itu meminta seluruh anggota yang diduga terlibat diperiksa, rekaman CCTV di lokasi kejadian diamankan sebagai barang bukti, serta proses hukum dilakukan secara profesional.

Selain sanksi etik, PMII Riau juga meminta apabila ditemukan unsur pidana, para pihak yang terbukti bersalah diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sedang dipertaruhkan. Jangan sampai hukum tampak tajam kepada rakyat, tetapi tumpul ketika dugaan pelanggaran dilakukan oleh aparat sendiri," ujar Supriadi.

Sebagai bentuk komitmen mengawal kasus tersebut, PMII Riau menyatakan akan terus memantau perkembangan penanganan perkara hingga tuntas. Organisasi itu juga mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk ikut mengawasi proses hukum agar berlangsung secara transparan, profesional, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Polresta Pekanbaru maupun Polda Riau terkait dugaan peristiwa tersebut.**