Media Massa Belum Dibayar, Direktur PJC Bengkalis Desak Diskominfotik dan BPKAD Segera Realisasikan Tagihan Kerja Sama

RAHMADNEWS.COM | BENGKALIS – Polemik pembayaran kerja sama publikasi media di Kabupaten Bengkalis kembali mencuat ke permukaan. Direktur Cabang Lembaga Pendidikan Wartawan Pekanbaru Journalist Center (PJC) Cabang Bengkalis, Romi, angkat bicara terkait belum direalisasikannya pembayaran tagihan kerja sama media oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis hingga pertengahan Mei 2025.

Romi menilai kondisi ini sangat memprihatinkan, mengingat media massa dan para wartawan berperan penting dalam menyampaikan informasi pembangunan dan program-program strategis daerah kepada masyarakat. Namun, hingga lima bulan berjalan sejak tahun anggaran 2025 dimulai, belum satu pun media menerima pembayaran dari kerja sama tersebut.

“Sejak Januari hingga Mei, belum ada realisasi pembayaran. Padahal kami ini mitra strategis pemerintah daerah, termasuk Bupati Kasmarni. Kenapa justru kami yang seolah tidak diprioritaskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)?” tegas Romi saat ditemui awak media, Selasa (13/5).

Menurutnya, keterlambatan pembayaran ini tidak bisa dibiarkan terus berlarut-larut. Ia mempertanyakan alasan di balik belum cairnya anggaran publikasi media, yang sejatinya hanya berjumlah ratusan juta rupiah, sementara sejumlah alokasi anggaran lain seperti Alokasi Dana Desa (ADD) yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah sudah dicairkan sejak awal tahun.

“Apakah karena kami wartawan dianggap tidak penting oleh Pak Kadiskominfo, Pak Kaban BPKAD, atau bahkan oleh Pak Sekwan DPRD? Jangan sampai muncul asumsi negatif di lapangan bahwa media hanya dibutuhkan ketika ada kepentingan politik dan pencitraan, tetapi diabaikan ketika menyangkut hak-haknya,” ujar Romi dengan nada kecewa.

Lebih lanjut, Romi menyampaikan bahwa ketidakpastian ini telah menimbulkan keresahan di kalangan pelaku media lokal. Banyak wartawan dan pemilik media, kata dia, mengeluhkan kesulitan operasional, termasuk dalam hal membayar gaji karyawan dan memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya Iduladha yang semakin dekat.

“Media itu punya tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan menyebarluaskan informasi yang benar kepada publik. Tapi bagaimana bisa maksimal kalau kondisi keuangannya terpuruk? Banyak teman-teman wartawan yang kini kesulitan menggaji staf dan mencetak koran. Ini realitas yang terjadi hari ini,” tambahnya.

Romi menekankan perlunya sistem pembayaran kerja sama media yang tertib dan profesional. Idealnya, kata dia, pembayaran dilakukan secara berkala—minimal sebulan sekali atau paling lambat dua bulan sekali. Ia menilai pola seperti itu akan lebih adil dan membantu menjaga stabilitas operasional media massa di daerah.

“Saya tidak bicara atas nama pribadi atau lembaga saya saja. Ini suara kolektif dari para jurnalis dan pemilik media yang sudah sangat sabar menunggu kejelasan dari pihak pemerintah daerah. Kami tidak ingin sampai harus melakukan aksi turun ke jalan hanya karena hak kami tidak dibayarkan,” tandasnya.

Mengakhiri pernyataannya, Romi mendesak Diskominfotik dan BPKAD Kabupaten Bengkalis untuk segera merealisasikan pembayaran tagihan kerja sama publikasi media pada bulan ini juga. Ia mengingatkan bahwa keberlangsungan media massa yang sehat dan independen adalah salah satu pilar utama dalam menjaga demokrasi, keterbukaan informasi publik, dan akuntabilitas pemerintah.

“Ini bukan semata soal uang, tetapi soal kepercayaan, kemitraan, dan keberlanjutan fungsi pers di daerah. Jika media dibiarkan melemah, maka publik juga yang akan dirugikan karena tidak lagi mendapatkan informasi yang utuh dan berimbang,” tutupnya.**

Editor  :  Ricky Sambari

(Red/RH)