Karmila Sari Dorong Perhatian Pendidikan Anak TNTN, Menteri Abdul Mu’ti Janji Beri Solusi

RAHMADNEWS. COM | PEKANBARU – Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat demi memajukan dunia pendidikan. Hal ini tampak dalam pertemuan antara Anggota Komisi X DPR RI, Dr. Hj. Karmila Sari, S.Kom., M.M., bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., yang berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Jumat malam (19/9/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Karmila Sari menegaskan pentingnya perhatian khusus terhadap pendidikan anak-anak yang tinggal di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Provinsi Riau. Ia mengungkapkan kondisi memprihatinkan di lapangan, di mana sebagian anak terpaksa belajar di bawah pohon atau hanya beralaskan terpal seadanya.

“Alhamdulillah, hasil pertemuan dengan Menteri Dikdasmen RI, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, yang turut didampingi Bupati Pelalawan H. Zukri dan Dansatgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Mayjen TNI Dody Triwinarto, kami mendapatkan kepastian akan adanya program revitalisasi sekolah serta bantuan beasiswa pendidikan bagi anak-anak di kawasan hutan TNTN,” ujar Karmila kepada wartawan.

Kesepakatan bersama antara Komisi X DPR RI dan Kemendikdasmen ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan mendesak masyarakat di wilayah TNTN. Revitalisasi sekolah menjadi fokus utama untuk memastikan anak-anak mendapatkan fasilitas belajar yang layak, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah terpencil.

Selain membahas kondisi pendidikan di TNTN, pertemuan ini juga menyoroti status guru dengan latar belakang pendidikan Diploma 3 (D3). Karmila Sari menekankan bahwa para guru tersebut perlu mendapatkan pengakuan yang layak dari Kementerian Pendidikan agar mereka tidak terhambat dalam menjalankan tugas serta memperoleh hak-haknya.

Menteri Abdul Mu’ti pun menegaskan komitmennya. “Selain bantuan revitalisasi sekolah untuk anak-anak di TNTN, kami juga akan memberikan kemudahan serta memperjuangkan agar guru-guru bergelar D3 mendapatkan pengakuan resmi dari kementerian,” ujarnya.

Pertemuan strategis ini menjadi langkah nyata sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah dalam memperjuangkan hak pendidikan masyarakat di kawasan hutan, sekaligus memastikan kesejahteraan tenaga pendidik yang selama ini belum sepenuhnya terakomodir.**

Editor  :  Ricky Sambari

(Redaksi/RH)