Eva Yuliana Desak Pemprov Riau dan BRK Syariah Terapkan Transparansi Seleksi Direksi dan Komisaris

RAHMADNEWS. COM | PEKANBARU – Wakil rakyat yang juga Sekretaris Komisi III DPRD Riau, Hj. Eva Yuliana, SH, menegaskan kepada Pemerintah Provinsi Riau, khususnya Biro Ekonomi, agar menerapkan tahapan dan proses seleksi yang transparan kepada publik terkait pemilihan calon Komisaris Utama, Komisaris Independen, Direktur Dana dan Jasa, serta Direktur Operasional Bank Riau Kepri (BRK) Syariah yang saat ini tengah memasuki tahap seleksi.

“Sudah selayaknya tahapan transparansi publik dijalankan, sebagai bagian dari fase Good Governance yang selama ini menjadi panduan kita. Ini juga merupakan bagian dari Good Corporate Governance (GCG). Kami, sebagai representasi masyarakat Riau, tentu mengingatkan bahwa ada dana publik yang harus dijaga oleh sosok-sosok yang nantinya terpilih. Jadi bukan sekadar duduk di kursi jabatan, tetapi ada tanggung jawab besar,” ujar Eva kepada sejumlah media di DPRD Riau, Rabu (13/8).

Eva menyebutkan, meskipun pihaknya di Komisi III DPRD Riau kurang dilibatkan dalam proses yang sedang berjalan, namun sebagai lembaga pengawasan, DPRD berkewajiban untuk mengingatkan. Menurutnya, ada empat posisi yang saat ini tengah diseleksi oleh Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) BRK Syariah. Ia menilai, tim UKK sebaiknya merilis daftar nama kandidat kepada media atau melalui wadah resmi lainnya agar masyarakat dapat memberikan masukan, termasuk terkait rekam jejak calon, apakah pernah terlibat masalah atau memiliki catatan negatif saat bertugas sebelumnya, baik di BUMD maupun institusi lain.

“Kita tidak ingin ada fenomena memilih karena faktor kedekatan. Yang kita butuhkan adalah orang yang paham tugas dan tanggung jawabnya. BRK Syariah selama ini dikenal cukup sehat dan terjaga berkat peran BI dan OJK. Namun, kita tidak ingin proses seleksi ini dipengaruhi unsur like and dislike,” tegas Eva.

Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat penting untuk memastikan proses seleksi berlangsung terang benderang, terlebih karena tahapan ini sudah berjalan lama dan berlarut-larut, yang berimbas pada sulitnya mengambil kebijakan strategis.

“Ingat, yang kita pilih adalah sosok banker profesional dengan tanggung jawab moral menjaga amanah dana publik, bukan politisi. Kita ingin BUMD yang sehat dan mampu menjadi pilar ekonomi daerah, serta memberikan gagasan untuk mendorong UMKM di 12 kabupaten/kota di Riau berkembang. BRK Syariah harus menunjukkan semangat tumbuh kembang, mendukung pelaku usaha dan UMKM, bukan hanya menjadi aksesoris pameran perbankan atau sekadar seremonial,” tutup Eva Yuliana.**

Editor  :  Ricky Sambari

(Redaksi/RH)