Isu Ketidakharmonisan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Mengundang Perhatian Masyarakat

RAHMADNEWS. COM | PEKANBARU -Ketidakharmonisan antara Gubernur Riau, Abdul Wahid, dan Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, terkait kebijakan dan anggaran semakin mencuat. Isu ini menjadi pembicaraan hangat, mengingat perbedaan pendapat mereka sudah muncul di awal masa kepemimpinan, berbeda dengan kondisi biasanya yang terjadi menjelang akhir masa jabatan kepala daerah.

Isu ini mulai terkuak saat Gubernur Riau, Abdul Wahid, dalam rapat Forum Konsultasi Publik RPJMD Provinsi Riau pada 12 Maret lalu, mengungkapkan adanya tunda bayar sebesar Rp 2,2 triliun yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia mengaku kesulitan mencari solusi untuk menutupi jumlah utang tersebut, yang jauh lebih besar dari yang pernah terjadi sebelumnya, yang biasanya berkisar Rp250 miliar. "Saya belum pernah menemukan ada tunda bayar Rp 2,2 triliun," ungkapnya.

Namun, Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, yang juga mantan Pj Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, menyatakan bahwa defisit anggaran yang sebenarnya hanya Rp132 miliar. Hariyanto bahkan mengklaim memiliki data konkrit untuk mendukung pernyataannya dan merasa perlu meluruskan informasi yang beredar di publik.

Ketua Forum LSM Riau Bersatu, Robert Hendriko, turut memberikan komentar mengenai ketidakharmonisan ini. Menurutnya, perbedaan pemahaman antara Gubernur dan Wakil Gubernur terhadap informasi publik menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat. Robert juga menekankan pentingnya koordinasi antara keduanya dalam menghadapi tantangan dan mewujudkan harapan masyarakat akan perubahan positif di Riau.

"Masyarakat berharap pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur ini dapat menjalankan janji politik mereka untuk memajukan Riau dalam lima tahun ke depan. Janji politik itu harus diwujudkan, bukan hanya sekadar wacana," ujar Robert.

 Ia menambahkan, jika ada perbedaan terkait masalah anggaran, hal tersebut sebaiknya diselesaikan bersama-sama tanpa ada ego pribadi.

Robert juga berharap agar tidak ada lagi perselisihan terbuka antara Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekdaprov yang dapat memengaruhi kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, keputusan yang dipublikasikan seharusnya sudah disepakati bersama sebelum diumumkan kepada masyarakat.

“Harapan kami adalah agar Gubernur dan Wakil Gubernur tidak mengecewakan masyarakat Riau yang jumlahnya mencapai 6 juta jiwa. Sekda juga harus dapat bekerja sama dengan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memastikan administrasi pemerintahan berjalan dengan baik,” tutup Robert.

Fenomena ini menunjukkan pentingnya kerjasama yang harmonis di antara para pemimpin daerah untuk menciptakan stabilitas pemerintahan dan menghindari kebingungan di kalangan masyarakat.**

Editor  :  Ricky Sambari

(Red/RH)