Energi Berdaulat, Indonesia Digdaya: Blok Rokan hingga Gas 11 TCF Jadi Kartu As Menuju Kepemimpinan Ekonomi Global

RAHMADNEWS. COM | RIAU — Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Minyak dan Gas Nusantara (Permigastara), Peri Akri Domo, menegaskan bahwa Indonesia berada di persimpangan sejarah penting untuk memimpin arah baru ekonomi dunia melalui penguatan kedaulatan energi dan tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan, khususnya di sektor minyak dan gas bumi (migas) serta energi baru terbarukan (EBT).

Dalam catatan strategisnya, Peri Akri menyoroti sejumlah wilayah kerja migas strategis nasional, antara lain Blok Rokan di Riau, Pantai Timur Kalimantan Timur, dan Pantai Utara Sumatera. Kawasan-kawasan tersebut disebut menyimpan potensi cadangan gas raksasa yang secara total mencapai 11 Trillion Cubic Feet (TCF), sebuah angka yang dinilai mampu kembali menempatkan Indonesia sebagai magnet investasi global di sektor energi.

“Temuan cadangan ini bukan hanya soal angka, tetapi tentang posisi tawar Indonesia di panggung ekonomi dunia,” ujar Peri Akri.

Blok Rokan: Tulang Punggung Migas Nasional

Pasca alih kelola Blok Rokan dari operator asing Chevron kepada Pertamina Hulu Rokan (PHR) pada 9 Agustus 2021, kinerja pengembangan lapangan menunjukkan tren progresif. Tercatat, lebih dari 1.000 sumur telah berhasil ditajak dalam periode tersebut.

Blok Rokan sendiri berkontribusi sekitar seperempat produksi minyak nasional, dengan estimasi cadangan tersisa mencapai 2,9 miliar barel, berdasarkan asumsi teknologi eksplorasi yang digunakan saat ini.

“Jika ke depan ditemukan dan diterapkan teknologi perminyakan yang lebih maju, potensi cadangan ini sangat mungkin meningkat secara signifikan,” jelas Peri Akri, sembari menyebut wilayah Telisa dan sejumlah lapangan lain di Riau sebagai kawasan yang masih menjanjikan.

Riau: Kaya Migas, Tapi Sejauh Mana Dampaknya?

Namun demikian, Peri Akri mempertanyakan sejauh mana tata kelola migas dan EBT di Riau telah memberikan dampak sosial dan ekonomi yang nyata bagi masyarakat tempatan. Hal ini menjadi penting mengingat Riau selama puluhan tahun menjadi penopang utama penerimaan negara melalui APBN.

Menurutnya, pengelolaan sumber daya energi tidak cukup hanya dinilai “cukup baik”, melainkan harus benar, adil, transparan, dan berpihak pada kemaslahatan rakyat.

“Daerah penghasil tidak boleh hanya menjadi penonton. Harus ada keadilan antara dampak eksploitasi dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

PI 10 Persen, DBH, dan Aspirasi BUMA Riau

Dalam konteks tersebut, Peri Akri membuka ruang dialog seluas-luasnya bagi pemerhati migas, pelaku usaha, akademisi, serta para pemangku kepentingan, guna mengawal kebijakan energi nasional dan daerah.

Ia menyoroti sejumlah isu krusial, mulai dari Dana Bagi Hasil (DBH), skema Participating Interest (PI) 10 persen yang dinilai berpotensi menjadi jebakan apabila tidak dikelola secara profesional, hingga aspirasi Badan Usaha Milik Adat (BUMA) Riau terkait kepemilikan 39 persen saham di PHR.

Isu lain yang tak kalah penting adalah persoalan lahan, pencemaran lingkungan, tanah terkontaminasi, serta insiden ledakan jaringan pipa gas di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dan Indragiri Hulu (Inhu). Menurut Peri Akri, rangkaian persoalan tersebut merupakan alarm serius yang harus menjadi perhatian utama Satuan Tugas Khusus bentukan Pemerintah Provinsi Riau.

“PHR sudah lebih dari empat tahun mengelola objek vital negara di Riau. Saatnya optimalisasi sumber daya daerah dilakukan secara linier dengan dampak eksplorasi, demi menciptakan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal,” katanya.

Gas 11 TCF dan Jalan Menuju Kemandirian Ekonomi

Lebih lanjut, Peri Akri menilai bahwa penemuan cadangan gas di Pantai Timur Kalimantan Timur sebesar 5 TCF dan Pantai Utara Sumatera sebesar 6 TCF, dengan total 11 TCF, merupakan momentum strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

Ia menegaskan bahwa hingga kini perekonomian Indonesia masih ditopang oleh sektor migas dan kelapa sawit, termasuk Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya, serta EBT yang potensinya disebut sebagai salah satu yang terbesar di dunia.

“Ini adalah modal besar. Jika dikelola dengan benar, Indonesia tidak hanya mandiri, tetapi mampu tampil sebagai pemimpin arah baru ekonomi global,” ujarnya.

Seruan untuk Energi yang Berdaulat

Menutup catatannya, Peri Akri Domo menyerukan komitmen bersama untuk memastikan pengelolaan energi nasional berjalan berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan.

“Energi bukan sekadar komoditas, melainkan fondasi kedaulatan bangsa. Jika kita kelola dengan benar, Indonesia akan benar-benar digdaya di kancah dunia,” pungkasnya.**