Darmizal Tegaskan Demokrasi Harus Cerdas dan Konstitusional, Tanggapi Pernyataan Saiful Mujani Soal Pemerintahan Prabowo–Gibran

RAHMADNEWS.COM | JAKARTA — Ketua Umum Relawan Jokowi for Prabowo–Gibran (ReJO for Pro Gibran), Ir. Darmizal MS, angkat bicara menanggapi beredarnya potongan video pernyataan pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, yang dinilai memicu kegaduhan di ruang publik terkait pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Darmizal, ruang demokrasi di Indonesia seharusnya diisi dengan pandangan yang mencerdaskan publik, bukan narasi spekulatif yang berpotensi menimbulkan salah tafsir terhadap sistem ketatanegaraan.

“Kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional setiap warga negara. Namun bagi kalangan intelektual, pendapat yang disampaikan ke publik seharusnya memberi pendidikan demokrasi yang sehat, objektif, dan berlandaskan hukum tata negara,” ujar Darmizal, Minggu (5/4/2026).

Ia menegaskan bahwa demokrasi Indonesia memiliki pijakan konstitusi yang jelas, terutama dalam hal mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta prosedur apabila terjadi kondisi tertentu pada jabatan Presiden.

Darmizal merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 6A yang menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan. Sementara Pasal 8 ayat (1) menegaskan bahwa apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka Wakil Presiden menggantikan hingga akhir masa jabatan.

“Demokrasi Indonesia tidak boleh dibangun di atas asumsi liar dan provokasi. Konstitusi kita sudah sangat jelas mengatur mekanisme kenegaraan. Karena itu, tidak tepat apabila ruang publik terus diisi opini yang bernuansa provokatif dan dapat menimbulkan salah persepsi terhadap sistem ketatanegaraan,” tegasnya.

Darmizal yang dikenal sebagai tokoh asal Minangkabau ini juga mengingatkan bahwa sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila dan budaya yang menjunjung tinggi perbedaan pendapat, para tokoh terdidik semestinya memberikan keteladanan dalam menjaga kualitas demokrasi.

Ia mengajak masyarakat untuk tetap menghormati mandat rakyat hasil pemilu serta memberikan ruang kepada pemerintahan Prabowo–Gibran untuk bekerja menghadirkan stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

“Mari kita jaga demokrasi yang sehat, kritis, beradab, konstitusional, dan berorientasi pada kemajuan bangsa. Bangsa ini membutuhkan energi persatuan, bukan narasi yang memecah fokus pembangunan,” ujarnya.

Sebelumnya, jagad media sosial diramaikan dengan potongan video pernyataan Saiful Mujani dalam sebuah forum diskusi. Dalam video tersebut, Saiful menyampaikan pandangannya mengenai situasi politik nasional dengan menyebut bahwa prosedur formal seperti pemakzulan dinilainya tidak akan efektif, dan mengajak publik melakukan konsolidasi untuk “menjatuhkan” Presiden.

Pernyataan tersebut memicu beragam respons dari masyarakat karena dinilai sebagian pihak sebagai narasi yang tidak sejalan dengan mekanisme konstitusional yang berlaku di Indonesia.

Menanggapi hal itu, Darmizal berharap ruang demokrasi tetap dijaga dalam koridor hukum, etika, dan konstitusi, sehingga perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi kegaduhan politik yang kontraproduktif bagi bangsa.**