Bupati Terpilih Inhil, Herman, Dilaporkan ke Kejaksaan Riau Terkait Dugaan Kasus Korupsi

RAHMADNEWS.COM | INHIL - Bupati terpilih Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Herman, tengah menjadi sorotan tajam setelah namanya resmi dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Riau oleh Solidaritas Gerakan Aksi Pemuda Mahasiswa (SIGAP) Riau. Dalam laporan bertanggal 15 April 2025, organisasi mahasiswa tersebut menuding Herman terlibat dalam sejumlah kasus korupsi bernilai miliaran rupiah, mencakup empat sektor krusial yang diduga merugikan keuangan negara.

Laporan yang ditandatangani Ketua Umum SIGAP Riau, Anang Prayoga, dan Sekretaris Umum Ferdiyansyah, memuat berbagai indikasi kuat penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Herman selama menjabat di berbagai posisi strategis pemerintahan. Tak hanya mencuatkan satu isu, dugaan korupsi itu mencakup pengadaan hewan ternak, infrastruktur jalan, proyek penerangan, hingga penyalahgunaan dana zakat untuk kepentingan politik pribadi.

Sorotan pertama mengarah pada proyek pengadaan sapi senilai Rp20 miliar saat Herman menjabat sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau pada 2022. Proyek tersebut disebut gagal total dan berakhir dengan pemutusan kontrak. Dalam proses audit internal yang diklaim telah dilakukan, ditemukan selisih jumlah sapi, spesifikasi tak sesuai kontrak, serta dugaan pencairan dana berlebih yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Setelah berpindah ke posisi strategis sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Riau akhir 2023, Herman kembali diduga menyalahgunakan jabatannya. Ia disebut menjalin relasi bisnis tersembunyi dengan jaringan perusahaan tertentu untuk pengadaan proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) berbasis tenaga surya. SIGAP Riau mengungkap adanya permintaan gratifikasi hingga 15 persen dari nilai proyek—praktik yang masuk dalam kategori suap dan gratifikasi pejabat publik.

Namun, puncak kontroversi muncul saat Herman diangkat menjadi Penjabat Bupati Inhil. Dalam posisi ini, dugaan penyalahgunaan kekuasaan semakin menguat. Sejumlah proyek pembangunan seperti semenisasi jalan diduga diarahkan kepada pihak-pihak yang memiliki kedekatan politik dengannya. SIGAP menyebut proyek tersebut sarat konflik kepentingan dan bertentangan dengan peraturan teknis yang berlaku.

Yang paling menuai kemarahan publik adalah dugaan penyalahgunaan dana Baznas Kabupaten Inhil. Dana lebih dari Rp1,5 miliar disebut dialokasikan secara tak transparan, bahkan dibagikan langsung oleh keluarga Herman. Dalam setiap paket bantuan, masyarakat mendapati lembaran biodata pribadi Herman—yang diduga kuat sebagai alat kampanye terselubung menjelang Pilkada 2024.

"Ini bukan lagi soal kelalaian birokrasi. Ini penyalahgunaan kekuasaan yang sistematis dan terang-terangan," tegas Anang Prayoga dalam pernyataan resmi.

SIGAP Riau mendesak Kejaksaan Tinggi Riau segera mengambil langkah tegas: memanggil, memeriksa, dan menahan Herman atas dugaan keterlibatan dalam kasus-kasus tersebut. Selain itu, mereka juga meminta aparat hukum untuk turut memanggil sejumlah pejabat lain, termasuk Kepala Dinas PUPR Kabupaten Inhil, yang diyakini mengetahui banyak informasi kunci.

Tak hanya ditujukan ke Kejati Riau, laporan ini juga ditembuskan ke Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektorat Jenderal Kemendagri, BPK Perwakilan Riau, dan Ombudsman RI.

“Jika aparat diam, maka rakyat yang akan bicara,” tutup Anang, mengisyaratkan kemungkinan gelombang protes yang lebih besar apabila aparat hukum tak bergerak cepat.

Editor  :  Ricky Sambari

(Red/RH)