BPH Migas Dan Pertamina Pastikan BBM Tembus Daerah Terisolasi, 97 Persen SPBU di Aceh Terdampak Bencana Kembali Beroperasi

RAHMADNEWS. COM | ACEH TENGAH — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama PT Pertamina Patra Niaga terus mengintensifkan upaya normalisasi pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Aceh, khususnya di wilayah yang terdampak bencana alam seperti Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Di tengah kondisi infrastruktur yang belum sepenuhnya pulih, pemerintah memastikan distribusi energi tetap menjangkau masyarakat hingga ke daerah terpencil.

Secara umum, pasokan BBM di Aceh dinyatakan aman. Dari hasil pemantauan terbaru, sebanyak 97 persen Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah terdampak telah kembali beroperasi melayani masyarakat. Capaian ini menjadi indikator penting pemulihan layanan energi di tengah tantangan geografis dan kerusakan infrastruktur akibat bencana.

Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menegaskan komitmen pemerintah saat melakukan kunjungan kerja ke Aceh. Ia memastikan bahwa meskipun banyak akses jalan dan jembatan terputus akibat longsor, distribusi BBM tetap berjalan hingga ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, termasuk Desa Uning Mas, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah.

“Salah satu tantangan terbesar ada di Kabupaten Bener Meriah, di mana sejumlah akses jalan dan jembatan terputus. Namun, distribusi BBM tetap kami pastikan berjalan. Saat ini Aceh juga mendapatkan keringanan pembelian BBM bersubsidi secara manual tanpa barcode, agar masyarakat tidak panik dan aktivitas sehari-hari tetap berjalan, termasuk untuk mengoperasikan genset bantuan pemerintah sebagai penerangan sementara,” ujar Wahyudi.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh, masa tanggap darurat bencana telah diperpanjang beberapa kali. Tanggap darurat pertama berlaku sejak 28 November hingga 11 Desember 2025, dilanjutkan periode kedua 12–25 Desember 2025, periode ketiga 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026, dan saat ini memasuki tanggap darurat keempat yang berlangsung dari 9 Januari hingga 22 Januari 2026.

Hasil monitoring BPH Migas menunjukkan bahwa kebijakan keringanan pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak, serta mendukung percepatan pemulihan pascabencana.

Wahyudi menjelaskan, kondisi akses jalan yang masih dalam perbaikan menyebabkan kapasitas mobil tangki yang dapat melintas terbatas hingga sekitar 8 kiloliter (KL). Untuk menyiasati kondisi tersebut, Pertamina Patra Niaga menerapkan sistem distribusi khusus dengan menggunakan jerigen dan drum yang diangkut kendaraan double cabin berpenggerak empat roda (4x4) guna menjangkau desa-desa yang terisolasi.

Selain itu, suplai BBM dari Integrated Terminal (IT) Lhokseumawe selama masa tanggap darurat juga disiapkan melalui hub suplai atau fuel terminal bayangan di Blang Rakal, Kabupaten Bener Meriah. Skema ini memungkinkan penggunaan mobil tangki berkapasitas lebih kecil agar dapat menjangkau wilayah perbukitan dan pegunungan dengan akses jalan terbatas.

“Kami meninjau langsung hub suplai di Blang Rakal. BBM dari IT Lhokseumawe dibawa menggunakan truk 16 KL, kemudian ditransfer ke truk 8 KL, dan selanjutnya disalurkan secara estafet menggunakan jerigen atau drum. Ini merupakan bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat yang terdampak bencana,” tegas Wahyudi.

Dari sisi kebutuhan, konsumsi BBM jenis biosolar di Provinsi Aceh sepanjang 2025, termasuk untuk penanganan bencana, mencapai 428.324 KL. Sementara realisasi penyaluran Pertalite mencapai 576.147 KL. Selama bencana yang terjadi pada akhir November hingga Desember 2025, kebutuhan BBM meningkat sekitar 8 persen. Meski demikian, secara nasional realisasi penyaluran masih berada di bawah kuota yang ditetapkan, yakni pada kisaran 95–98 persen.

Wahyudi juga mengapresiasi langkah luar biasa Pertamina Group dalam menormalisasi penyediaan dan penyaluran BBM di Aceh. “Pertamina Patra Niaga memiliki tanggung jawab penuh dalam memastikan distribusi BBM di wilayah terdampak bencana berjalan lancar, tentunya dengan tetap mengacu pada tata kelola dan peraturan yang berlaku,” katanya.

Menurutnya, bencana di Sumatera ini harus menjadi pelajaran penting agar skema distribusi Reguler, Alternatif, dan Emergency (RAE) selalu diaktifkan demi menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat dalam situasi darurat.

Apresiasi juga datang dari Anggota Komite BPH Migas, Bambang Hermanto. Ia menilai sinergi yang kuat antara BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga mampu memastikan penyaluran BBM tetap berjalan melalui berbagai moda transportasi, mulai dari jalur udara menggunakan pesawat Hercules, jalur laut, hingga jalur darat.

“Keringanan pembelian BBM selama masa tanggap darurat harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Kondisi di lapangan secara umum sudah hampir pulih, meski beberapa akses jalan masih belum bisa dilalui. Menjelang berakhirnya masa tanggap darurat, sosialisasi juga perlu kembali dilakukan agar masyarakat tidak kaget,” ujar Bambang, yang akrab disapa Baher.

Sementara itu, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara, Sunardi, memastikan bahwa pasokan BBM di Aceh dalam kondisi aman. Integrated Terminal Lhokseumawe menjadi salah satu fasilitas utama penyaluran BBM ke Aceh Utara, Aceh Timur, Lhokseumawe, dan wilayah sekitarnya. Pasokan juga akan diperkuat dengan kedatangan kapal pengangkut BBM dalam waktu dekat.

Menurut Sunardi, berkat skema distribusi estafet, pemulihan pasokan energi di Bener Meriah dan Aceh Tengah terus menunjukkan perbaikan. Saat ini di hub suplai dioperasikan delapan unit mobil tangki 16 KL sebagai feeder dan 10 unit mobil tangki 8 KL untuk menyuplai delapan SPBU—masing-masing empat SPBU di Bener Meriah dan Aceh Tengah. Jenis BBM yang disalurkan adalah Biosolar dan Pertalite sebagai BBM subsidi dan kompensasi negara, mengingat wilayah ini termasuk kategori semi-3T.

“Untuk Bener Meriah, suplai sudah mampu mengcover sekitar 85 persen dari kebutuhan normal, sedangkan Aceh Tengah sekitar 75 persen. Jika nantinya jalur sudah bisa dilalui mobil 16 KL, hub suplai akan ditutup dan distribusi kembali normal langsung dari Depot Lhokseumawe. Kami berharap cuaca segera membaik dan akses jalan segera terbuka,” katanya.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung pemulihan Aceh melalui sinergi berkelanjutan dengan pemerintah pusat dan daerah. “Kami terus berupaya maksimal untuk memastikan ketersediaan energi di Aceh demi memenuhi kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.**