Aksi Demo ke PT BSP Dinilai Sarat Penggiringan Opini, Tuduhan Nepotisme Tak Mampu Dibuktikan

RAHMADNEWS. COM | PEKANBARU — Aksi unjuk rasa yang dilakukan belasan orang yang mengatasnamakan mahasiswa ke kantor PT Bumi Siak Pusako (BSP), Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, menuai tanda tanya besar. Tuduhan praktik nepotisme yang diarahkan kepada Bupati Siak dinilai tidak berdasar dan cenderung mengarah pada penggiringan opini, lantaran para pendemo gagal menunjukkan bukti konkret atas tudingan tersebut.

Ironisnya, dari hasil penelusuran di lapangan, sejumlah peserta aksi diketahui bukan berasal dari Kabupaten Siak sebagaimana klaim yang disampaikan dalam orasi. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa aksi tersebut tidak murni lahir dari kepentingan mahasiswa, melainkan berpotensi ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu.

Meski sejak awal telah beredar informasi adanya upaya penunggangan isu, manajemen PT BSP tetap menunjukkan sikap terbuka dan kooperatif dengan menerima aspirasi para pendemo. Sejumlah pejabat perusahaan turun langsung menemui massa, di antaranya Sekretaris Perusahaan PT BSP Ardian Ardi, Pelaksana Tugas External Affair Manager Tengku Suaib Kamal, serta Team Manager Community Development Tengku Muchlis.

Dalam dialog yang berlangsung, Sekretaris Perusahaan PT BSP Ardian Ardi secara tegas meminta para pendemo untuk menyampaikan bukti atas tuduhan nepotisme yang mereka lontarkan terhadap perusahaan daerah tersebut. Namun hingga dialog berlangsung, para pendemo tidak mampu menunjukkan satu pun dokumen, data, maupun nama yang dapat menguatkan tudingan mereka.

“Adik-adik ini mengaku mahasiswa, tetapi ketika kami minta bukti, tidak satu pun yang bisa ditunjukkan. Bahkan nama keluarga atau kerabat bupati yang dituduhkan terlibat nepotisme pun tidak bisa disebutkan. Kami justru khawatir adik-adik ini ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” ujar Ardian Ardi di hadapan massa.

Senada dengan itu, Team Manager Community Development PT BSP, Tengku Muchlis, menegaskan bahwa hingga saat ini tidak terdapat anak kandung Bupati Siak, Afni, yang bekerja di lingkungan PT BSP. Ia juga meluruskan tudingan terkait adanya keluarga bupati yang disebut-sebut menduduki jabatan manajerial.

“Yang dituduhkan sebagai keluarga bupati itu bukan orang luar. Yang bersangkutan adalah karyawan tetap PT BSP yang telah berkarier lebih dari 20 tahun. Profesionalismenya sudah teruji dan tidak ada pengangkatan khusus sebagaimana yang dituduhkan,” tegas Muchlis.

Menurutnya, seluruh tuduhan yang dialamatkan kepada Bupati Siak Afni sama sekali tidak memiliki dasar fakta. Bahkan, kata dia, Bupati Afni justru menekankan pentingnya menjaga kredibilitas perusahaan daerah dengan mengedepankan prinsip transparansi dan profesionalisme.

“Tidak ada nepotisme. Tidak ada intervensi jabatan. Justru arahan dari Bupati adalah agar BSP dikelola secara bersih, profesional, dan akuntabel,” tambahnya.

Sementara itu, salah seorang pendemo bernama Hariansyah, saat diwawancarai awak media, tampak tidak mampu menjelaskan secara rinci tuduhan nepotisme yang mereka suarakan. Ketika ditanya bupati mana yang dimaksud dan bentuk nepotisme yang dituduhkan, Hariansyah terlihat tergagap dan lebih banyak tertawa.

“Dugaan Bupati Siak,” ucapnya singkat.

Ketika wartawan kembali mendesak dengan pertanyaan terkait nama-nama pihak yang dituding terlibat nepotisme agar dapat dicatat dan diverifikasi, Hariansyah justru menghindar.

“Jangan lah, Pak,” katanya.

Saat ditanya alasan penolakan tersebut, salah seorang rekannya justru memotong pembicaraan dengan nada tinggi.

“Itu kan rahasia kami, Pak. Nanti kami diskusikan sama orang itu (BSP),” ujarnya sebelum meninggalkan lokasi.

Aksi yang berakhir tanpa kejelasan substansi tersebut pun memunculkan kritik dari berbagai pihak. Banyak yang menilai bahwa unjuk rasa tersebut tidak disertai data dan cenderung memanfaatkan isu sensitif untuk membangun opini publik, tanpa memperhatikan prinsip akurasi dan tanggung jawab moral dalam menyampaikan aspirasi.**