Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru Disorot Pusat, Masuk Daftar Realisasi APBD Terendah Nasional

RAHMADNEWS. COM | PEKANBARU – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru kembali menjadi perhatian pemerintah pusat. Kedua daerah ini masuk dalam daftar 10 besar dengan tingkat realisasi APBD terendah se-Indonesia, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Fakta ini diungkap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam data yang diolah per 6 Juli 2025.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, secara langsung menyoroti kondisi ini dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Kantor Kemendagri, Jakarta, pada Senin (7/7/2025). Dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan bahwa realisasi belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki peran sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Belanja pemerintah mampu menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Itu akan memperkuat daya beli, yang pada akhirnya mendorong konsumsi rumah tangga,” ujar Tito dalam arahannya.

Ia menjelaskan bahwa konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Oleh karena itu, percepatan realisasi belanja daerah dinilai sangat penting dan tidak bisa ditunda. Tito juga menekankan bahwa daerah seharusnya tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan, melainkan juga dituntut mampu menyalurkan belanjanya secara efektif dan tepat waktu.

“Jangan belanjanya lebih banyak daripada pendapatan, nanti tekor. Tapi kalau tidak dibelanjakan, ekonomi juga tidak jalan. Harus seimbang dan progresif,” tambahnya.

Ironisnya, menurut laporan Kemendagri tersebut, Provinsi Riau justru berada di posisi bawah dari dua sisi sekaligus, yakni pendapatan dan belanja. Dari sisi pendapatan, Riau bergabung dengan provinsi lain seperti Papua, Aceh, dan Sumatera Utara yang juga mencatatkan realisasi rendah. Dari sisi belanja, Riau kembali masuk dalam daftar terbawah, bersanding dengan sejumlah provinsi di kawasan timur Indonesia.

Kondisi serupa juga terjadi di tingkat kota. Kota Pekanbaru, sebagai ibu kota Provinsi Riau, tercatat masuk ke dalam 10 kota dengan realisasi belanja APBD terendah, bersama kota-kota besar lainnya seperti Makassar, Balikpapan, dan Bekasi. Padahal, Pekanbaru dikenal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan administrasi di wilayah tengah Sumatera.

Minimnya serapan anggaran di Riau dan Pekanbaru dinilai sebagai indikator lemahnya kinerja birokrasi daerah dalam menyerap dan menyalurkan anggaran. Hal ini tidak hanya berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, tetapi juga berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi lokal.

“Sektor swasta juga menunggu pergerakan dari pemerintah daerah. Kalau anggaran tak mengalir, dunia usaha pun ikut tersendat,” kata Tito menegaskan.

Berbanding terbalik dengan Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru, sejumlah daerah lain justru mendapat apresiasi karena mampu mendorong realisasi APBD secara optimal. Kemendagri menyebut Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Barat sebagai contoh daerah yang berhasil menjalankan fungsi fiskalnya dengan baik dan efisien.

Daerah-daerah tersebut dinilai mampu menjaga keseimbangan fiskal sambil tetap menjaga laju belanja agar tetap produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini menjadi bukti bahwa kinerja birokrasi dan kepemimpinan kepala daerah memainkan peran kunci dalam keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.

Rendahnya realisasi APBD di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru menjadi alarm keras bagi kepala daerah setempat. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem perencanaan dan pelaksanaan anggaran menjadi hal yang sangat mendesak untuk dilakukan. Reformasi birokrasi, penyederhanaan mekanisme belanja, serta peningkatan kapasitas aparatur menjadi agenda utama yang harus segera direspons.

Selain itu, pengawasan terhadap setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga perlu diperketat untuk menghindari stagnasi proyek dan penumpukan anggaran di akhir tahun. Dalam konteks ini, keberanian kepala daerah untuk melakukan pembenahan internal akan sangat menentukan keberhasilan penyelamatan fiskal daerah.

Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, bukan hanya pembangunan yang terhambat, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akan terus menurun.**

Editor  :  Ricky Sambari

(Redaksi/RH)