Pertumbuhan 5,04%: Ekonomi Naik, Daya Beli Rakyat Turun

RAHMADNEWS. COM | PEKANBARU – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III tahun 2025 memang tampak menggembirakan di angka 5,04 persen (year-on-year). Sebuah capaian yang, di permukaan, seolah menandakan bahwa ekonomi nasional sedang melaju di jalur pemulihan yang kokoh.

Namun di balik angka yang tampak manis itu, tersimpan kisah yang jauh lebih kompleks. Mesin utama penggerak ekonomi nasional yakni konsumsi rumah tangga justru melemah. Pertumbuhannya hanya 4,89 persen (yoy), terendah dalam 13 tahun terakhir di luar periode pandemi.

Jika menengok ke belakang, pada periode 2011–2019, sebelum Covid-19 melanda, konsumsi rumah tangga selalu tumbuh rata-rata 5,1 persen. Artinya, setelah empat tahun masa pandemi berlalu, daya beli masyarakat Indonesia belum kembali ke level normal. Bukan karena enggan berbelanja, tetapi karena memang tak mampu.

Pelemahan konsumsi rumah tangga adalah cermin nyata bahwa pemulihan ekonomi belum benar-benar menyentuh lapisan bawah dan menengah seperti mereka yang selama ini menjadi tulang punggung permintaan domestik.

Inflasi pangan yang belum sepenuhnya terkendali, stagnasi upah riil, dan keterbatasan lapangan kerja membuat jutaan keluarga menahan pengeluaran. Pemerintah mungkin puas dengan capaian makroekonomi, tetapi masyarakat di lapangan merasakan hal yang sangat berbeda.

Kondisi ini diperburuk oleh maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Selama Juli - September 2025, terjadi PHK terhadap 3.041 pekerja, dan secara kumulatif sejak Januari jumlahnya telah mencapai 45.426 orang. Angka tersebut menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja belum benar-benar pulih, meski pertumbuhan ekonomi terlihat positif di atas kertas.

Di tengah lemahnya konsumsi dan meningkatnya PHK, pemerintah justru melaporkan pertumbuhan kuat pada sektor industri pengolahan sebesar 5,54 persen (yoy). Secara kumulatif Januari–September, sektor ini tumbuh 5,36 persen.

Sekilas kabar baik. Namun, porsinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kini hanya 19,05 persen, jauh menurun dari 29,05 persen pada 2001. Artinya, secara struktur, Indonesia masih mengalami proses deindustrialisasi. Pertumbuhan yang terjadi belum cukup kuat untuk disebut sebagai reindustrialisasi sejati.

Lebih janggal lagi, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang dirilis S&P Global menunjukkan tren kontraksi selama April–Juli 2025 (angka di bawah 50). Baru pada Agustus–September sedikit naik ke 51,5 dan 50,4, hanya tipis di atas ambang ekspansi.

Dengan konsumsi domestik melemah, PHK meningkat, dan PMI baru pulih tipis, pertumbuhan tinggi sektor industri patut dipertanyakan. Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka apa yang sebenarnya mendorong lonjakan ini. Tanpa transparansi, kerancuan data ekonomi bisa menimbulkan krisis kepercayaan baik di kalangan publik maupun investor.

Indonesia kini berada di tengah bonus demografi, dengan proporsi penduduk usia produktif mencapai puncaknya. Namun potensi besar ini justru terancam terbuang. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan, sejak 2024 hingga September 2025, jumlah PHK hampir menyentuh 100 ribu orang.

Setiap pekerjaan yang hilang berarti hilangnya produktivitas nasional. Jika lapangan kerja tak tumbuh, bonus demografi bisa berubah menjadi bencana demografi.

Ketika pengangguran meningkat, daya beli tertekan, konsumsi menurun, dan produksi ikut lesu. Siklusnya menjadi lingkaran setan ekonomi yang hanya bisa diputus dengan kebijakan berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat bukan sekadar proyek infrastruktur jangka pendek.

Masalah lain yang tak kalah genting adalah menyusutnya kelas menengah. Berdasarkan data BPS dan riset independen, jumlah kelas menengah turun dari 53,83 juta jiwa (2021) menjadi 47,85 juta jiwa (2024)—turun 17,13 persen.

Kelas menengah adalah motor konsumsi nasional. Ketika mereka melemah, basis pajak menyempit, permintaan domestik melemah, dan ekonomi menjadi rapuh terhadap gejolak global.

Penurunan ini menjadi sinyal keras bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin tidak inklusif. Pertumbuhan tinggi tidak lagi otomatis berarti peningkatan kesejahteraan.

Kelemahan daya beli memiliki implikasi politik-ekonomi yang serius. Ketika masyarakat merasa kesejahteraannya stagnan, kepercayaan terhadap pemerintah menurun. Legitimasi ekonomi adalah legitimasi sosial; begitu rakyat kehilangan kepercayaan, angka pertumbuhan setinggi apa pun kehilangan maknanya.

Karena itu, langkah korektif mendesak diperlukan: memperkuat perlindungan tenaga kerja, mempercepat program padat karya, dan memastikan subsidi serta bantuan sosial tepat sasaran.

Tanpa itu semua, “Indonesia Emas 2045” hanya akan menjadi slogan. Dari “Indonesia Emas” bisa berubah menjadi “Indonesia Cemas”, bahkan “Indonesia Pasrah”  ketika rakyat tak lagi punya kendali atas nasib ekonominya.

Pemulihan daya beli adalah fondasi sejati kesejahteraan. Selama fondasi itu belum tegak, pertumbuhan ekonomi setinggi apa pun hanya akan menjadi ilusi statistik.**

Ricky Sambari

(Redaksi/RH)