Dorong Kesetaraan dan Prioritas Tenaga Kerja Lokal, Karmila Sari Soroti Ketimpangan Penempatan Lulusan Daerah

RAHMADNEWS.COM | PEKANBARU -  Kesempatan kerja yang adil bagi penyandang disabilitas dan prioritas bagi tenaga kerja lokal menjadi sorotan utama dalam diskusi dan silaturahmi antara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Prof. Brian Yuliarto, Kepala LLDIKTI Wilayah XVII Riau dan Kepulauan Riau Dr. H. Nopriadi, SKM, MKes, serta para rektor perguruan tinggi se-wilayah Riau, Sabtu (28/6) di Aula Lantai 3 Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI). Acara ini turut menjadi bagian dari peringatan Milad ke-17 UMRI.

Anggota Komisi X DPR RI, Dr. Hj. Karmila Sari, S.Kom, M.M., yang hadir sebagai narasumber, menekankan pentingnya menciptakan sistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berpihak pada masyarakat lokal, termasuk penyandang disabilitas. Ia menyampaikan bahwa kelompok disabilitas memiliki kelebihan berbeda yang harus diakui dan diberi ruang berkembang dalam dunia kerja.

“Kita tidak melihat dari sisi normal saja. Mereka yang memiliki kelebihan berbeda pun patut kita beri kesempatan yang sama. Jangan sampai diskriminatif,” ujarnya.

Sebagai wakil rakyat, Karmila Sari juga menyampaikan keprihatinannya terhadap tingginya angka pengangguran intelektual, terutama di daerah. Menurutnya, berbagai masukan dari masyarakat menunjukkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja belum mengakomodasi secara jelas kewajiban perusahaan dalam menyerap tenaga kerja lokal.

Ia mencontohkan kondisi di Provinsi Riau yang memiliki sekitar 300 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan kawasan industri besar lainnya. Namun, ironisnya, tenaga kerja dari luar daerah justru lebih mendominasi sektor-sektor tersebut.

“Ini bukan solusi. Kita hanya mencetak lulusan yang berkualitas, tapi tidak menyediakan ruang kerja yang memadai untuk mereka di daerah asalnya. Padahal potensi dan kebutuhan ada,” ungkapnya tegas.

Karmila berharap agar pemerintah, khususnya Kementerian Diktisaintek, segera berkoordinasi untuk menciptakan sistem penempatan lulusan perguruan tinggi yang berpihak pada daerah. Menurutnya, jika setiap daerah mampu menampung lulusan dari kampus lokal, hal ini akan meningkatkan efisiensi dan menciptakan pemerataan pembangunan.

“Ini menyangkut masa depan anak-anak daerah. Jika kita tidak mengatur dengan benar, kita akan terus mengulang kebijakan yang salah dan menimbulkan masalah jangka panjang,” tambahnya.

Sementara itu, Mendiktisaintek Prof. Brian Yuliarto menanggapi dengan menekankan pentingnya transformasi peran perguruan tinggi dalam merespons tantangan nasional dan global. Ia menegaskan bahwa kampus harus bertransformasi menjadi pusat inovasi dan solusi, serta tidak bisa lagi berjalan sendiri tanpa kolaborasi lintas sektor.

“Kampus harus menjadi pusat solusi. Dunia industri, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi harus berjalan bersama. Kolaborasi ini yang akan menjadi kunci keberhasilan bangsa,” ujarnya.

Diskusi ini menjadi bagian penting dari upaya membangun sinergi antara pendidikan tinggi dan dunia kerja. Diharapkan, melalui kolaborasi ini, Indonesia dapat mencetak generasi unggul yang mampu bersaing secara global namun tetap membumi dan bermanfaat bagi daerah asal masing-masing.**

Editor  :  Ricky Sambari

(Redaksi/RH)